JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai meminta perhatian khusus pemerintah Kamboja terkait perlindungan pekerja Indonesia, terutama mereka yang menjadi korban penipuan online. Permintaan itu ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Senior Urusan HAM Kamboja Keo Remy di Phnom Penh, Senin (24/11/2025).
Pigai mengungkapkan saat ini terdapat sekitar 130 ribu WNI bekerja di Kamboja, namun 3.000 orang di antaranya tercatat menjadi korban penipuan daring. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran menjadi kepentingan mendesak kedua negara.
“Saya juga titipkan kepada Pak Menteri HAM Kamboja soal yang terkait dengan pekerja kita di Kamboja mengingat jumlah pekerja Indonesia yang banyak dan juga banyak mengalami masalah utamanya yang terkait dengan penipuan online supaya ikut membantu,” jelas Pigai di Jakarta, Rabu.
Kunjungan tersebut tidak hanya membahas isu pekerja, tetapi juga membuka rencana kerja sama peningkatan kapasitas HAM kawasan, termasuk pembentukan forum tingkat menteri HAM se-Asia Tenggara. Pertemuan tingkat tinggi itu direncanakan digelar di Indonesia pada 2026.
“Salah satu yang kami bahas dalam pertemuan ini adalah rencana membentuk forum tingkat menteri untuk urusan HAM di kawasan Asia Tenggara, sekaligus saya mengundang Menteri HAM Kamboja untuk hadir dalam high level meeting di Indonesia tahun depan,” kata Pigai.
Pigai menilai hubungan Indonesia dan Kamboja memiliki sejarah panjang dalam isu perdamaian dan kemanusiaan, sehingga kerja sama HAM perlu diperkuat. Ia juga menjadwalkan pertemuan serupa dengan menteri HAM dari negara-negara ASEAN lainnya demi memperkuat jejaring perlindungan hak asasi di kawasan.
“Saya bahagia dan bangga. Indonesia dan Kamboja bisa menjadi sahabat yang baik, sama-sama berupaya membangun peradaban HAM,” ujarnya.
Sementara itu Keo Remy menyampaikan apresiasi atas lawatan Pigai dan menilai pertemuan kedua negara mempertegas posisi strategis isu HAM. Ia memastikan akan membantu penyelesaian persoalan pekerja Indonesia di negaranya.
“Kami tentu akan membantu dengan maksimal,” ujar Remy, seraya menyebut siap hadir dalam pertemuan tingkat menteri di Indonesia tahun depan.
Pertemuan berlangsung di Kantor Komite HAM Kamboja dengan kehadiran Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta dan Dubes RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto. Pemerintah berharap koordinasi ini menjadi langkah awal perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja Indonesia di luar negeri.
