YOGYAKARTA – Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan (ALKIS) menyerukan langkah cepat pemerintah Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Sudan. Sejak pecahnya konflik antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) pada April 2023, data PBB mencatat lebih dari 10 juta orang terpaksa mengungsi. Lebih dari 25 juta orang membutuhkan bantuan. Layanan kesehatan dan distribusi pangan runtuh di banyak wilayah. Situasi ini menjadi salah satu krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini, namun perhatian global masih sangat terbatas.
Koordinator ALKIS, KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki tradisi kepedulian yang kuat. Ia menilai Sudan tidak mendapat perhatian luas meski kondisi kemanusiaannya sangat berat.
“Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan penuh toleransi. Tidak pantas jika kita tidak peduli pada tragedi kemanusiaan seperti ini. Sudan memang tidak seramai isu Palestina. Namun masalah kemanusiaan bisa terjadi di mana saja. Ukurannya sederhana. Kita punya hati atau tidak untuk memperhatikannya,” ungkap Kiai Hilmi, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis kepada media pada Senin (17/11/25).
Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU tersebut mengatakan krisis ini menjadi perhatian banyak tokoh nasional Indonsia. Ia menyatakan, para tokoh tersebut memerlukan wadah yang bisa menyampaikan seruan bersama. Tujuannya agar pemerintah melihat bahwa ada kepedulian nyata dari masyarakat Indonesia terhadap nasib rakyat Sudan.
“ALKIS dibentuk karena tidak ada wadah nasional yang secara khusus mengawal perhatian publik Indonesia terhadap tragedi di Sudan. Banyak organisasi dan tokoh peduli pada isu tersebut, tetapi suara mereka terpisah. ALKIS hadir untuk menyatukan kepedulian itu agar advokasi lebih terarah. Koordinasi yang kuat dinilai dapat mendorong respons pemerintah dan memperkuat tekanan moral dari masyarakat sipil,” tegas Mudir atau Direktur Zawiyah al-Hikam, Depok Jawa Barat.
