Di antara yang diserukan ALKIS, lanjut Kiai Hilmi, mendorong pemerintah membuka langkah diplomatik melalui PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok. Dorongan ini, menurutnya bertujuan membuka jalur aman bagi warga sipil serta memperkuat tekanan internasional agar pertempuran mereda. ALKIS juga meminta pemerintah menyampaikan posisi resmi yang berpihak pada keselamatan rakyat Sudan serta mendorong penghentian suplai senjata kepada pihak yang bertikai.
“Selain diplomasi, ALKIS meminta pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo untuk menugaskan Kementerian Luar Negeri, BNPB, PMI, dan Baznas untuk mengirim bantuan medis dan logistik. ALKIS menilai dukungan lintas lembaga serta partisipasi masyarakat sipil dapat memperkuat solidaritas publik Indonesia terhadap kondisi Sudan,” kata Kiai Hilmi.
Seruan ini mendapat dukungan dari berbagai tokoh nasional. Di antaranya Dr. TGH. Muhammad Zainul Majdi, Lc., MA., Hj. Safira Rosa Machrusah, KH. Ubaidillah Ruhiyat, Dr. (H.C.) K.H. Zulfa Mustofa, K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D., Dr. KH. Muhammad Afifuddin Dimyathi Romly, Lc., MA, Dr. KH. Hilmy Muhammad, M.A., Dr. KH. Ahmad Fauzi Tijani MA, Hj. Fatimah Asri Mutmainnah, Dr. K.H Muhammad Faiz Syukron Makmun, M.A., Dr. KH. Fadlolan Musyaffa’, Lc., MA., Dr. H. Faisal Hendra, Lc., MA, KH. Muhammad Yusron Shidqi Hasyim Muzadi, M.A., K.H. Dr. Bukhori Sail Attahiri, Lc., M.A., Assoc. Prof. Dr. H. Sueb Thahir, Lc., M.A., Dr. H. Abdul Kholik, S.H., M.Si., Dr. H. Muhammad Shohib Rifa’i, MA., H. Muhammad Rizqi Romdhon, B.Ed., Gr., M.H., M.Pd., CWC., H. Miftahuddin Ahimy, MA. M.IP.
“Indonesia memiliki sejarah kepedulian yang panjang. Kita tidak boleh hanya menjadi penonton ketika jutaan warga Sudan kehilangan hak hidupnya,” pungkas Kiai Hilmi.
