Ia juga menekankan pentingnya penerapan kendali mutu dan kendali biaya, serta penghitungan unit cost yang akurat di setiap fasilitas kesehatan untuk menjaga keseimbangan antara mutu pelayanan dan keberlanjutan finansial.
“Ke depan, sangat penting bagi BPJS Kesehatan untuk memiliki program strategis dalam mencari alternatif-alternatif sumber pembiayaan yang dapat memperkuat ketahanan keuangan lembaga. Dengan langkah ini, cita-cita universal health coverage yang lebih merata dan berkeadilan dapat terwujud secara optimal,” tambahnya.
Menurut Atik, langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yang menempatkan pembangunan manusia, ketahanan kesehatan nasional, dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
Dengan pengalaman sebagai Komisaris PT Kimia Farma, Direktur RS BUMN Antam Medika, Tenaga Ahli atau Staf Ahli Menkes di Kementrian Kesehatan, Komisaris Utama di PT Sansekerta Medika Indonesia, Akademisi di UGM dan UI, serta kolaborasi bersama badan badan Internasional seperti World Health Organization (WHO), Bank Dunia, Asian Development Bank.
Atik Heru dinilai memiliki kapasitas, wawasan global, dan kepemimpinan yang kuat untuk mendorong BPJS Kesehatan menjadi lembaga yang tangguh, modern, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
