JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berlanjut, meski sejumlah daerah dilaporkan mengalami dugaan kasus keracunan. Ia menekankan bahwa jutaan anak di Indonesia masih sangat membutuhkan intervensi gizi.
“Jadi, saya kira hak ini harus kita berikan dan kita akan perbaiki tata kelolanya sebaik mungkin sehingga apa yang diberikan oleh pemerintah itu aman untuk dikonsumsi,” ujar Dadan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Dadan, peta jalan BGN pada 2025 berfokus pada intervensi pemenuhan gizi, sedangkan mulai 2026 akan beralih ke edukasi pemilihan makanan sehat agar masyarakat terbiasa menjalani gaya hidup sehat.
Saat ini, kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah masih dalam tahap investigasi. Dadan menyebut hasil investigasi itu akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa para mitra pelaksana MBG patut diapresiasi karena telah berkorban dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kalaupun ada kekeliruan di dalam penerapan SOP (standar operasional prosedur), nah itu kita lakukan perbaikan,” tegasnya.
“Karena kita harus hargai juga apa yang sudah dikeluarkan oleh mitra, dia sudah mengeluarkan uang cukup besar dan kita hargai itu. Mereka adalah pejuang Republik ini dalam program intervensi pemenuhan gizi,” tambahnya.
Meski BGN memiliki anggaran besar, ia mengakui pembangunan SPPG tetap menemui kendala, salah satunya karena faktor administrasi.
Data BGN mencatat sejak Januari hingga September 2025 terdapat 4.711 porsi makan bergizi gratis yang menimbulkan gangguan kesehatan pada anak. Sebagai langkah antisipasi, BGN telah menonaktifkan sementara 56 SPPG yang terlibat insiden keamanan pangan.
