LUMAJANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak di wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru tetap harus berlangsung, meskipun sejumlah fasilitas pendidikan mengalami kerusakan berat. Bupati Lumajang, Indah Amperawati—atau Bunda Indah—menyatakan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam situasi darurat sekalipun.
Ia memastikan Dinas Pendidikan telah diberi mandat untuk menjamin seluruh siswa tetap bisa mengikuti layanan pembelajaran.
“Saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memastikan tidak ada satu pun anak-anak yang tidak bersekolah,” tegas Bunda Indah, Rabu, 26 November 2025.
Salah satu sekolah yang terdampak paling parah adalah SDN Supiturang 2, yang hilang sepenuhnya akibat guguran material Semeru. Berdasarkan kajian mitigasi bencana, lokasi tersebut ditetapkan sebagai zona merah sehingga tidak lagi layak dijadikan tempat aktivitas pendidikan. Bangunan sekolah tidak akan dibangun kembali di titik yang sama.
Untuk menjamin keberlanjutan layanan pendidikan, Pemkab Lumajang memutuskan melakukan regrouping ke SDN Supiturang 1. Sekolah tersebut akan diperkuat agar mampu menampung seluruh siswa dari SDN Supiturang 2 secara permanen. Penguatan itu mencakup penambahan ruang kelas, peningkatan sarana pendukung, serta penataan lingkungan belajar yang aman.
“Ke depan, kita tidak membangun SD itu lagi di tempat yang sama karena masuk zona merah. Kita akan menambah lokal dan memperbaiki SD Supiturang 1 untuk kebutuhan regrouping. Pelaksanaannya segera dimulai sesuai kebutuhan,” ungkap Indah.
Selain itu, Pemkab Lumajang turut berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk memastikan proses relokasi dan pemulihan fasilitas berjalan sesuai standar penanganan pascabencana. Langkah ini diharapkan mempercepat pemulihan layanan pendidikan sekaligus menjamin keamanan siswa dan guru.
Kebijakan regrouping ini menjadi bagian penting dari upaya pemulihan jangka panjang. Pendekatan tersebut bukan hanya menekankan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan hak anak untuk tetap mendapatkan pendidikan yang aman, layak, dan berkelanjutan. Pemkab Lumajang berharap langkah ini dapat menjadi contoh penerapan mitigasi pendidikan di kawasan rawan bencana.
