JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Studi Kebangkitan Bangsa (LSKB), Fahmi Budiawan, meluruskan polemik terkait pernyataan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang sebelumnya sempat menuai respons dari Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Fahmi menilai banyak pihak keliru memahami konteks pernyataan Cak Imin, khususnya ketika menyampaikan agar menteri kehutanan, ESDM, dan lingkungan hidup “bertaubat”.
Menurut Fahmi, konteks ucapan tersebut tidak mengarah pada teguran ataupun instruksi kepada kementerian terkait, melainkan seruan empatik agar pelayanan publik semakin berpihak pada rakyat, terlebih saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan bencana di sejumlah wilayah.
“Banyak orang saat ini tampaknya salah memahami pernyataan Cak Imin. Perlu kami tegaskan bahwa apa yang disampaikan beliau bukanlah teguran apalagi perintah, melainkan ajakan moral agar seluruh jajaran pemerintah memperkuat empati serta memperbaiki pelayanan kepada masyarakat—khususnya di tengah kondisi bencana dan kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi warga di berbagai daerah,” ujar Fahmi.
Ia menilai wajar jika Cak Imin menyuarakan pentingnya sensitivitas sosial bagi jajaran kementerian, mengingat tugas Menko PM berkaitan erat dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat. Ajakan moral itu, lanjut Fahmi, justru sejalan dengan fungsi kabinet dalam memastikan kebutuhan publik terlayani secara maksimal.
“Sebagai Menko yang salah satu tugas dan fungsinya berkaitan dengan koordinasi pemberdayaan masyarakat, Cak Imin wajar mengingatkan pentingnya sensitivitas sosial dan etika pelayanan publik. Ajakan tersebut sepenuhnya berada dalam koridor kerja pemerintahan,” tegasnya.
Fahmi menekankan bahwa bangsa membutuhkan suasana kolaboratif dalam menghadapi situasi bencana. Oleh karena itu, narasi yang mengedepankan kepedulian dan gotong royong harus diperkuat, bukan diperdebatkan secara keliru.
