“Justru dalam situasi bencana dan tekanan sosial seperti sekarang, diperlukan suara yang menguatkan semangat gotong-royong, kepedulian, dan kesadaran bersama. Cak Imin tidak menegur, tidak memerintah, dan tidak melampaui kewenangan, tetapi mengajak semua pihak untuk menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian,” pungkas Fahmi.
Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku berkirim surat ke koleganya di Kabinet Merah Putih (KMP). Surat itu ditujukan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.
“Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya,” ujar Cak imin dalam sambutannya dalam Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Kota Bandung, Senin (1/12/2025).
Pernyataan Cak Imin itu mendapatkan respon miring dari sejumlah politisi Partai Golkar salah satunya Ahmad Doli Kurnia yang menyebut Cak Imin tidak memiliki wewenangan mengajak untuk tobat nasuha.
“Cak Imin itu sebagai apa? Kan dia bukan presiden, dia kan cuma menko gitu. Jadi yang berhak menegur, berhak memberikan peringatan, menyuruh tobat atau tidak kepada menteri-menterinya itu adalah presiden. Jadi menurut saya Cak Imin ini sudah melampaui kewenangannya,” tegasnya.
