JAKARTA — Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai sistem peradilan hukum pidana di Indonesia mengalami kemunduran selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Peneliti ICJR, Iftitah Sari, menyebut bahwa persoalan hukum yang muncul saat ini merupakan kelanjutan dari masa pemerintahan sebelumnya yang tidak pernah tuntas diselesaikan.
“Saya mengamini bahwa isu soal masalah yang terjadi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini sebetulnya kelanjutan dari presiden sebelumnya yakni presiden Jokowi yang tidak diselesaikan, dan kita lihat malah semakin lebih buruk dampak-dampaknya di tahun terakhir ini,” ujar Tita dalam diskusi di Kantor LSM Formappi, Jakarta Timur, Minggu (19/10/2025).
Menurutnya, kebijakan yang dijalankan belum mampu mengatasi masalah klasik seperti overcrowding di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan negara. Selain itu, aparat penegak hukum dinilai masih sering dijadikan alat politik untuk menekan kelompok masyarakat tertentu, termasuk aktivis lingkungan dan demonstran.
