Anggota Komite II DPD RI tersebut menegaskan bahwa kebuntuan Dewan Keamanan akibat hak veto tidak boleh menjadi alasan pembiaran. Jika veto terus melumpuhkan keadilan, reformasi struktur global menjadi kebutuhan mendesak.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto didesak agar lebih aktif, tidak hanya menawarkan dialog. Terlebih posisinya dinilai kurang tepat sebab Indonesia memiliki kedekatan serta masuk sebagai anggota Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski demikian, sebagai anggota aktif PBB dan terlibat dalam inisiatif perdamaian internasional, Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kedekatan untuk misi diplomatik.
“Indonesia tidak cukup hanya menawarkan diri sebagai mediator. Pertanyaannya, apakah kita berani menyampaikan sikap tegas ketika hukum internasional dilanggar oleh negara kuat? Sementara BoP sendiri sudah tidak berlaku dengan adanya penyerangan ke Iran. Kita harap, Pak Prabowo harus memanfaatkan kedekatan diplomatik untuk menekan eskalasi, bukan sekadar menjaga hubungan,” tegasnya.
Menurut Gus Hilmy, diplomasi Presiden Prabowo harus menghasilkan dampak strategis, bukan hanya capaian ekonomi. Ia mengingatkan bahwa Presiden Soekarno pernah membangun solidaritas non-blok di tengah rivalitas adidaya. Indonesia saat itu dihormati karena konsisten membela kepentingan bangsa-bangsa yang tidak punya kekuatan militer besar.
“Kita ingin melihat hasil Pak Prabowo keliling dunia ke mana-mana, juga menghasilkan perdamaian dunia, bukan sekedar membuka investasi bagi Indonesia, sementara dunia bergerak menuju konflik terbuka. Kita berharap diplomasi Pak Prabowo membawa dampak, khususnya dunia ketiga, agar mereka ikut terlindungi dari kerasnya pertarungan para negara adidaya. Semangat inilah kiranya yang dulu dilakukan oleh Presiden Soekarno, di tengah kecamuk situasi yang keras antara Amerika dan sekutunya, dan Uni Soviet beserta konco-konconya. Jadi kepentingannya bukan hanya untuk Indonesia. Itulah yang menjadikan Presiden Soekarno dihormati oleh negara-negara tak berdaya yang kemudian membentuk kekuatan non-blok.” Papar Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.
Konflik ini, menurut Gus Hilmy, menjadi ujian serius bagi tata dunia. Jika lembaga global gagal merespons secara adil dan konsisten, dunia memerlukan kekuatan bersama untuk dorongan reformasi kelembagaan internasional semakin mendesak.
“Dunia tidak boleh dibiarkan berjalan dengan logika perang. Jika hukum kalah oleh kepentingan geopolitik, yang menang bukan perdamaian, yang ada justru ketidakpastian global,” pungkas Gus Hilmy.
