“Jadi ternyata kita ada fenomena baru. Saya kira mazhabnya tadi mazhab ini, mazhab itu. Ini ada mazhab baru, ekonomi yang saya sebut mazhab serakahnomic,” ujar Prabowo di hadapan para kader dan peserta kongres.
Menanggapi hal tersebut, Fahmi, aktivis dari Lingkar Studi Kebangkitan Bangsa, menyatakan dukungan terhadap pernyataan Presiden, sembari menekankan pentingnya implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Indonesia kaya akan sumber daya air, bahkan bisa dikatakan surplus. Tahun ini kita panen air, curah hujan di Pulau Jawa menurut BMKG sangat tinggi. Namun, ironisnya, potensi ini justru menjadi bencana bagi masyarakat pesisir utara yang terdampak banjir,” ujar Fahmi.
Ia menilai, potensi air yang melimpah semestinya bisa dimanfaatkan secara strategis demi kepentingan nasional, utamanya untuk mendukung ketahanan pangan. Namun, lemahnya manajemen pengelolaan air menyebabkan kegagalan panen di berbagai daerah, khususnya lahan pertanian di wilayah pesisir yang kerap terendam air.
“Saatnya Presiden mengutus Kementerian BUMN untuk mengintegrasikan perusahaan-perusahaan air daerah agar dapat naik kelas menjadi kekuatan nasional. Berkah air dari Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh disia-siakan, apalagi jika justru berbalik menjadi musibah karena kelalaian kita sendiri,” tegasnya.
Fahmi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa tidak akan pernah ada ketahanan pangan tanpa pengelolaan air yang matang dan terintegrasi.
