JAKARTA – Meksiko menegaskan kembali sikapnya untuk menolak segala bentuk intervensi asing terhadap urusan internal Venezuela. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, dalam konferensi pers di Mexico City, Selasa (26/8/2025), menyatakan bahwa prinsip non-intervensi merupakan landasan utama politik luar negeri negaranya.
“Anda boleh setuju atau tidak setuju dengan pemerintah mana pun, tetapi kami tidak akan pernah mendukung intervensi pemerintah asing di negara berdaulat,” ujar Sheinbaum.
“Dan saya ulangi: ini bukan hanya keyakinan pribadi kami, tetapi juga karena ini seharusnya menjadi posisi setiap presiden Meksiko, karena hal ini tercantum dalam konstitusi,” tambahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul sikap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, yang sehari sebelumnya mengumumkan mobilisasi kekuatan nasional sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman Amerika Serikat terhadap keamanan nasional dan regional Venezuela.
Sheinbaum menekankan, kebijakan luar negeri Meksiko didasarkan pada penghormatan terhadap hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri serta penolakan terhadap segala bentuk campur tangan asing.
Sementara itu, ketegangan antara Washington dan Caracas semakin meningkat. Setelah Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menetapkan sejumlah kartel narkoba sebagai organisasi teroris global pada Februari, Cartel de los Soles asal Venezuela turut masuk dalam daftar pada akhir Juli. Bahkan, Gedung Putih melalui juru bicaranya, Karoline Leavitt, menyebut Presiden Donald Trump siap menggunakan “setiap elemen kekuatan Amerika,” termasuk opsi operasi militer di Venezuela.
Situasi semakin panas ketika AS menawarkan hadiah sebesar 50 juta dolar bagi siapa pun yang dapat memberikan informasi terkait penangkapan Presiden Maduro. Di sisi lain, laporan sejumlah media mengungkap pengerahan tiga kapal perang AS dengan lebih dari 4.000 marinir dan pelaut ke kawasan Karibia sebagai bagian dari operasi memerangi kartel narkoba.
Dengan kondisi tersebut, pernyataan Sheinbaum menjadi sinyal jelas bahwa Meksiko tetap berpegang pada prinsip non-intervensi, meski tensi geopolitik di kawasan terus memanas.
