Di dalam negeri, kebijakan luar negeri yang diambil di bawah tekanan geopolitik global juga menyingkap persoalan mendasar terkait tingkat kemandirian nasional. Ketergantungan Indonesia pada investasi asing, teknologi, dan sistem ekonomi global membatasi pilihan kebijakan yang tersedia. Dalam situasi seperti ini, keputusan untuk terlibat dalam forum internasional tertentu sering kali didorong oleh pertimbangan stabilitas jangka pendek dan perlindungan kepentingan nasional yang bersifat pragmatis. Hal ini menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh kondisi struktural domestik, bukan semata oleh preferensi normatif.
Lebih jauh, kondisi tersebut menuntut evaluasi yang lebih mendalam terhadap makna operasional prinsip bebas dan aktif. Jika prinsip ini ingin tetap relevan, ia perlu ditopang oleh kapasitas nasional yang memadai, termasuk kemandirian ekonomi, penguasaan teknologi strategis, dan kekuatan institusional diplomasi. Tanpa fondasi tersebut, kebijakan luar negeri cenderung bersifat adaptif dan reaktif terhadap tekanan eksternal, sehingga ruang untuk menjalankan otonomi strategis menjadi terbatas.
Dengan demikian, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace dapat dipahami sebagai cerminan dari dilema yang dihadapi negara menengah dalam tatanan global yang tidak sepenuhnya stabil dan setara. Tantangan utama ke depan bukan hanya menjaga konsistensi normatif kebijakan luar negeri, tetapi juga membangun prasyarat material yang memungkinkan Indonesia menjalankan prinsip bebas dan aktif secara lebih substansial. Refleksi ini penting agar kebijakan luar negeri tidak hanya responsif terhadap dinamika global, tetapi juga selaras dengan kepentingan jangka panjang nasional dan stabilitas regional.
Muhammad Sakur. S. Sos., M. Sc., penulis adalah Alumni Magister UGM
