JAKARTA – Ketegangan muncul di lingkaran ekonomi pemerintahan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan tetap memotong anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila penyerapan tidak maksimal hingga akhir Oktober 2025. Pernyataan itu disampaikan Purbaya sebagai tanggapan atas permintaan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang sebelumnya meminta agar dana tersebut tidak ditarik.
“Tetap saya akan assess, saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun nggak terpakai, ya, saya ambil uangnya,” ujar Purbaya saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Menkeu menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk pemangkasan sepihak, melainkan upaya untuk mengalihkan dana ke program lain yang lebih siap menyerap anggaran.
“Kalau nggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” tambahnya.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan dalam rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa penyerapan dana MBG menunjukkan tren positif. Karena itu, menurutnya, pemotongan anggaran tidak diperlukan.
“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan tidak perlu nanti mengambil anggaran yang tidak terserap,” tutur Luhut.
Luhut juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan program MBG karena perputaran dana dari program ini berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, terutama di sektor pangan dan gizi anak.
Ketidaksinkronan pandangan dua tokoh ekonomi utama ini mencerminkan perdebatan klasik antara disiplin fiskal dan percepatan realisasi program sosial, yang kini menjadi sorotan menjelang evaluasi APBN akhir tahun.
