JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dengan mencopot Budi Gunawan dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Politikus PDIP, Aria Bima, menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan hak penuh Presiden yang harus dihormati.
“Itu prerogatif Presiden. Itu hak prerogatif Presiden, harus kita hormati,” kata Aria Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Aria Bima mengakui PDIP memiliki kedekatan personal dengan Budi Gunawan. Namun, ia menegaskan posisi PDIP tetap berada di luar pemerintahan. “Ya, secara personal ya (dekat), tapi organisasi kan Ibu (Megawati Soekarnoputri) sudah jelas, bahwa PDIP ada di luar pemerintahan,” ujarnya.
Meski di luar lingkaran eksekutif, PDIP tetap menyatakan dukungan penuh terhadap jalannya pemerintahan Presiden Prabowo. “Kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi positioning politiknya, kita tidak dalam lingkaran eksekutif,” sambung Aria Bima.
Ia juga menekankan bahwa Budi Gunawan merupakan figur yang sangat dihormati oleh partainya.
“Sosok seorang Pak Budi Gunawan adalah sosok yang PDI sangat hormat dengan kompetensi beliau. Tapi kalau wilayah pemerintahan ya ada di wilayahnya Pak Prabowo,” ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah bahwa pencopotan Budi Gunawan terkait dengan kerusuhan beberapa waktu lalu. Menurutnya, reshuffle kabinet dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh.
“Ya tidak ada karena suatu hal yang spesifik begitu,” jelas Prasetyo seusai pelantikan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin (8/9/2025).
Untuk sementara waktu, posisi Menko Polkam akan dijalankan oleh pejabat ad interim sampai Presiden menunjuk pengganti definitif.
“Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugasnya menjadi Menko Polkam,” kata Pras.
