Dalam data yang telah dihimpunnya, Sholeh juga menilai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas sebagai pelaksana teknis dari kementerian terkait telah gagal menjalankan fungsi pengawasan.
“BBWS kami anggap terlalu permisif. Harusnya jadi garda pengawas, tapi justru kami lihat diam saja atas bobroknya pelaksanaan program ini,” lanjut Aqyas.
Atas dasar itu, ia menuntut pertanggungjawaban BBWS Brantas sebagai leading sector dalam pelaksanaan proyek.
“Kami tidak akan tinggal diam. Ini soal nasib petani, soal irigasi, soal pangan, dan soal kerugian negara yang nilainya tidak kecil. Kami lawan korupsi ini sampai tuntas!” tegasnya.
Dirinya menilai, bila dugaan ini dibiarkan tanpa proses hukum yang tegas, maka program pemerintah hanya akan menjadi bancakan segelintir elit yang mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
“Salam perjuangan. Ganyang koruptor!,” tutup Sholeh dengan nada tegas.
