SURABAYA – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur meluncurkan inovasi sistem baru bertajuk “Transformasi Sistem Penanganan Kejahatan Jalan Raya untuk Mendukung Stabilitas Keamanan dan Ketahanan Pangan Nasional.” Langkah ini menjadi terobosan strategis untuk memastikan jalur distribusi logistik pangan tetap aman dari aksi kriminalitas jalanan yang kerap mengganggu rantai pasok nasional.
Kepala Subdirektorat II Kejahatan dan Kekerasan (Kasubdit II Jatanras) Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, menjelaskan bahwa gagasan ini lahir dari keprihatinan atas meningkatnya kasus kejahatan terhadap kendaraan logistik yang berimbas langsung pada kestabilan pasokan dan harga pangan di masyarakat.
“Gagasan atau ide ini lahir dari keprihatinan atas maraknya tindak kejahatan di jalur distribusi logistik yang berdampak langsung terhadap kestabilan pasokan dan harga pangan,” ujar Jumhur di Surabaya, Jumat (7/11/2025).
Menurutnya, keamanan jalur distribusi bukan hanya isu kriminalitas, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional. Gangguan di sektor logistik dapat memicu gejolak ekonomi dan inflasi pangan yang berdampak luas.
“Keamanan jalur distribusi bukan sekadar soal kejahatan jalan raya, tapi bagian dari sistem ketahanan nasional. Gangguan pasokan pangan bisa memengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Berdasarkan data Polda Jatim, selama semester pertama 2024–2025 tercatat lebih dari 100 kasus pencurian dengan kekerasan di jalur logistik utama Jawa Timur. Wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan disebut sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Jumhur menginisiasi transformasi sistem keamanan jalan raya berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Tim kerja terpadu dibentuk melalui Surat Perintah Ditreskrimum Polda Jatim, yang melibatkan Jatanras, Dinas Perhubungan, Satlantas, serta instansi ketahanan pangan.
“Kami memperkuat sistem pengamanan dengan pemanfaatan platform digital untuk mempercepat respons dan tata kelola penanganan ancaman di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut, proyek ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menekankan pendekatan prediktif dan preventif. Polda Jatim akan menggelar pelatihan lintas fungsi, workshop pengamanan jalan, dan pengembangan sistem digital yang dapat direplikasi secara nasional hingga tahun 2026.
Sebagai bagian dari gerakan sosial, Polda Jatim juga meluncurkan kampanye publik bertajuk “Jalan Aman, Pangan Terjamin.” Melalui kampanye ini, kepolisian ingin menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama.
“Harapan kami sederhana, setiap sopir truk yang melintas di jalan raya merasa aman, setiap ton beras yang dikirim tiba tanpa hambatan, dan masyarakat bisa menikmati harga pangan yang stabil. Dari situlah ketahanan nasional dibangun,” ujar Jumhur.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, menyebut inisiatif tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional di bidang ketahanan pangan.
“Ketahanan pangan tidak akan stabil dan aman tanpa jalur distribusi yang aman. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga rantai pasok dari hulu ke hilir,” ucap Widi.
Melalui inovasi ini, Polda Jatim menegaskan komitmennya menjaga keamanan logistik nasional sebagai bagian integral dari upaya memperkuat fondasi ketahanan ekonomi dan pangan nasional.
