JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan memerintahkan Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan praktik pengoplosan beras oleh sejumlah pengusaha yang dinilai merugikan konsumen dan negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden tidak akan mentolerir pelanggaran yang merugikan negara, dan telah memberikan instruksi langsung kepada aparat penegak hukum.
“Itu yang kemarin (beras) dioplos-oplos, Bapak Presiden sudah memerintahkan Kapolri, Kejaksaan untuk memeriksa dan menindak tegas jika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/7/2025). Ia juga menegaskan bahwa tindakan tersebut tergolong pelanggaran hukum yang serius.
Presiden Prabowo sebelumnya menyebut kejahatan ekonomi berupa pengoplosan beras ini sebagai bentuk subversi ekonomi. Ia mengungkapkan bahwa kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai Rp100 triliun setiap tahun.
“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” kata Presiden Prabowo.
Di sisi lain, Indonesia mencatat capaian positif dalam ketahanan pangan. Cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog mencapai lebih dari 4,2 juta ton—angka tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, produksi jagung naik 30 persen dan beras meningkat hingga 48 persen, menunjukkan tren produksi pangan yang menggembirakan.
Sorotan terhadap keadilan pengelolaan sumber daya strategis seperti pangan sejalan dengan pernyataan Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, saat menghadiri peringatan Hari Lahir ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta. Ma’ruf mendorong pemerintah agar menegakkan amanat Pasal 33 UUD 1945, yakni mengelola kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Saya sangat terkesan dengan sambutan dari Profesor Ma’ruf Amin, singkat tidak panjang, tapi sangat esensial, sangat substansial, sangat kena kepada inti masalah,” ujar Prabowo dalam responsnya terhadap pidato Ma’ruf Amin.
Langkah tegas Presiden Prabowo terhadap mafia pangan dianggap sebagai bentuk nyata komitmen terhadap keadilan ekonomi dan perlindungan rakyat, sebagaimana mandat konstitusi.
