ACEH – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) para petani di Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Kebijakan ini merupakan langkah khusus dalam situasi force majeur untuk membantu warga yang kehilangan lahan produksi dan terdampak langsung bencana.
“Kemudian utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, ya kita akan hapus,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan pers ketika meninjau jembatan bailey Teupin Mane di Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).
Prabowo menegaskan bahwa petani tidak perlu merasa tertekan soal pengembalian pinjaman, karena kerusakan terjadi bukan akibat kelalaian melainkan keadaan terpaksa akibat bencana alam.
“Jadi petani tidak usah khawatir tidak bisa kembalikan utang, karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeur,” tegasnya.
Selain penghapusan utang KUR, pemerintah juga bergerak cepat memperbaiki sarana infrastruktur dan lahan pertanian yang rusak. Prabowo menerima langsung laporan terkait bendungan dan sawah yang terdampak, serta memastikan suplai pangan tetap aman.
“Petani-petani tidak usah khawatir kalau sawahnya rusak, mereka kita akan bantu memperbaiki, itu prioritas kami,” kata Presiden.
“Sementara belum sepenuhnya (produksi), pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan masih cukup banyak,” lanjutnya.
Dalam kunjungan kerjanya, Presiden meninjau progres pembangunan jembatan bailey Teupin Mane yang menjadi jalur vital penghubung Bireuen dan Takengon. Dengan bentang 30 meter, jembatan sementara tersebut diharapkan kembali berfungsi dalam waktu satu hingga dua minggu.
Di lokasi, Prabowo tampak meninjau operasi alat berat yang memperkuat pondasi dan timbunan batu gajah sebagai oprit jembatan. Ia menyebut keberadaan jembatan ini sangat menentukan kelancaran logistik selama masa pemulihan.
“Mereka kerja terus, diharapkan satu minggu sudah bisa buka dan dari sini bisa terus untuk membuka tiga jembatan lagi yang menuju Bener Meriah dan Takengon,” katanya.
Kepala Negara menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk memulihkan akses transportasi, bantuan pangan, serta kondisi ekonomi masyarakat terdampak bencana.
