JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat mendadak di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu malam (30/7/2025), guna membahas pelanggaran serius terkait standar mutu beras premium dan medium yang beredar di pasar. Pertemuan tertutup yang dimulai pukul 21.00 WIB itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa fokus utama dalam pertemuan tersebut adalah penertiban pasokan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran mutu beras.
“Salah satu isu yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait penertiban pasokan beras dan temuan pelanggaran standar mutu beras premium dan medium di pasaran,” kata Teddy.
Presiden Prabowo, menurut Teddy, memberikan arahan agar proses hukum dijalankan secara tegas dan sesuai ketentuan terhadap pihak-pihak yang terlibat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah menemukan 212 merek beras premium dan medium yang tidak memenuhi standar.
“Ini khusus untuk beras premium dan medium yang tidak sesuai standar. Kami tegaskan, ini adalah standar pemerintah,” tegas Amran.
Ia menambahkan bahwa penindakan hukum akan menyasar para pelaku oplosan beras, yang menyalahi aturan pemerintah dan merugikan masyarakat.
Dalam perkembangan kasus ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengumumkan bahwa penyidikan telah dinaikkan terhadap empat produsen besar beras, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR.
“Saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap empat produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR,” ujarnya di Jakarta.
Langkah tersebut diambil setelah Satgas Pangan Polri memeriksa total 16 produsen beras, memanggil 39 saksi dan empat ahli, serta melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pemasangan garis polisi di lokasi produksi dan gudang penyimpanan.
Kapolri juga menyatakan bahwa penindakan terhadap beras oplosan dilakukan secara nasional dan menyasar sejumlah daerah.
