JAKARTA – Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (25/8/2025), menggelar aksi jalan kaki dari Alun-alun menuju Kantor Pos Pati untuk mengirimkan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Isi surat tersebut berisi desakan agar lembaga antirasuah segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api.
Sebelum berangkat, massa yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu melakukan penggalangan dana dan dukungan di Alun-alun dengan menggunakan truk bersound system sebagai panggung orasi. Dari sana, warga kemudian berjalan sejauh 1,5 kilometer menuju Kantor Pos Pati di Jalan Jenderal Sudirman.
“Kami perkirakan ada ratusan warga yang ikut aksi mengirimkan surat dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api,” ujar Kristoni Duha, Tim Hukum Masyarakat Pati Bersatu, saat mendampingi warga di gedung KPK.
Kristoni menjelaskan, jumlah surat yang dikirimkan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan karena ada warga yang menitipkan kepada temannya. Ia menambahkan, penggalangan dukungan ini akan berlangsung selama tiga hari ke depan dan bisa dilakukan di kantor pos di masing-masing kecamatan. Meski Bupati Sudewo telah mengembalikan uang, Kristoni menegaskan hal itu tidak menghapus unsur pidananya.
“Jika panggilan kedua dan ketiga tidak dipenuhi, maka berdasarkan KUHP bisa dilakukan upaya paksa,” katanya.
Sejumlah warga mengaku rela meninggalkan pekerjaannya demi mengikuti aksi ini. Mohammad Ari, warga Desa Sukolilo, menuturkan, dirinya membayar biaya pengiriman surat sendiri sebesar Rp14.000 demi memastikan desakan itu sampai ke KPK. Hal serupa disampaikan Mariya, warga Desa Gembong.
“Harus segera ditindak tegas, karena rakyat juga menginginkan pemimpin yang bebas dari korupsi,” ucapnya.
Pihak Kantor Pos Pati pun memberikan dukungan teknis terhadap pengiriman massal ini. Yudi Adianto, Eksekutif Manager Kantor Pos Pati, menyebut pihaknya membuka sembilan loket pelayanan khusus untuk melayani warga.
“Kami buka sampai malam sehingga ketika dikirimkan hari ini bisa sampai ke kantor KPK dua hingga tiga hari,” jelasnya.
Aksi ini dipandang sebagai bentuk tekanan masyarakat terhadap proses hukum yang berjalan lambat. Gelombang surat dari warga Pati diharapkan menjadi sinyal kuat agar KPK segera mengambil langkah tegas terhadap kasus yang menyeret nama Bupati Sudewo.
