KUTAI KARTANEGARA – Sengketa tanah milik almarhum Suparno memasuki babak baru. Pihak keluarga membantah keras klaim kepemilikan yang diajukan oleh seseorang bernama Supriyadi, yang mengaku sebagai pemilik sah atas bidang tanah tersebut. Padahal, menurut ahli waris, sertifikat asli masih berada di tangan keluarga dan tidak pernah dialihkan kepada siapa pun hingga transaksi sah terakhir pada tahun 2023.
Yang menjadi perhatian, Supriyadi melampirkan dokumen perjanjian yang disebut sebut ditandatangani Suparno pada 8 November 2010. Namun, menurut pihak keluarga, tanda tangan dalam dokumen itu sangat berbeda dengan yang asli. Format dan struktur dokumen pun dinilai janggal dan terkesan dibuat secara terburu buru.
“Ibu kami, Sukarti, dan kami sebagai anak anak sah almarhum sangat terpukul. Ayah kami tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada siapa pun. Jadi kami bertanya tanya, dari mana dasar klaim itu berasal?,” ujar Eddy Sudarso, salah satu anak almarhum.
Yang menambah kerumitan, Supriyadi diketahui sebagai anggota aktif TNI. Namun, ia menggugat secara perdata melalui kuasa hukum sipil. Menurut pengacara keluarga, hal ini patut dipertanyakan secara etik dan hukum karena melibatkan anggota militer aktif dalam ranah sengketa sipil tanpa kejelasan izin institusional.
Kuasa hukum keluarga, M.J. Samosir, S.H., CTA dan Zulmi Juniardi, S.H., menyatakan bahwa pihak keluarga tidak pernah mengetahui atau terlibat dalam transaksi jual beli, hibah, atau pengalihan hak atas tanah tersebut sebelum 2023. Kedatangan mereka ke BPN semata-mata untuk pengecekan legalitas SHM, bukan pembuatan sertifikat baru sebagaimana disangka.
