“Krisis demokrasi tidak boleh dibayar dengan keselamatan rakyat, terlebih perempuan. Perempuan adalah garda depan yang memperkuat barisan rakyat menghadapi krisis kebangsaan hari ini,” tegasnya pada Senin (1/9/2025).
Dalam pernyataan sikapnya, KOPRI PC PMII DIY mengusung sepuluh poin penting sebagai langkah penyelamatan demokrasi, yaitu:
- Komitmen aksi damai berbasis kepentingan rakyat.
- Mendesak DPR membuka ruang dialog substantif dan menghentikan politik formalitas.
- Reformasi partai politik dan pengawasan eksekutif.
- Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Penegakan UU Pengamanan Aset Kontur dan pemberantasan korupsi.
- Revisi regulasi kepolisian demi transparansi dan akuntabilitas.
- Penghentian proyek sipil oleh TNI.
- Revisi UU Komnas HAM agar lebih independen.
- Reformasi ekonomi dan ketenagakerjaan berbasis keadilan sosial.
- Kolaborasi gerakan masyarakat untuk menjaga netralitas pemilu.
Lebih lanjut, Safira menambahkan bahwa gerakan perempuan tidak hanya sebatas mengisi ruang formal, melainkan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, jika demokrasi dibiarkan terus melemah, maka rakyat—khususnya perempuan—akan menjadi kelompok yang paling rentan terdampak.
Dengan sikap ini, KOPRI PC PMII DIY berharap Yogyakarta tetap menjadi barometer gerakan mahasiswa yang kritis dan progresif, sekaligus memberi teladan bagi daerah lain untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih substantif dan berpihak pada rakyat.
