JAKARTA — Para mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan menyampaikan 17+8 Tuntutan Rakyat secara langsung dalam dialog bersama jajaran pemerintah di Istana Negara, Kamis (4/9/2025) malam. Tuntutan tersebut terdiri dari 17 agenda jangka pendek dan 8 agenda jangka panjang yang dinilai mendesak untuk segera diimplementasikan.
Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Kalep, menegaskan bahwa pemerintah harus serius menjalankan tuntutan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya penegakan supremasi sipil di Indonesia.
“Kami juga meminta pemerintah baik yudikatif, eksekutif, legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barak,” ujarnya.
Kalep mengajak masyarakat luas untuk ikut serta mengawal aspirasi mahasiswa.
“Ini harus tetap kita kawal,” imbuhnya.
Dari sisi BEM SI Kerakyatan, Koordinator Media Pasha Fazillah Afap menyoroti urgensi pembentukan tim investigasi oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan makar dalam aksi demonstrasi Agustus lalu.
“Kami juga dengan tegas menuntut dan menekan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” kata Pasha.
Sementara itu, Ketua Umum PB PMII, Shofiyullah Cokro, mendesak agar mahasiswa yang ditangkap segera dibebaskan.
“Kita tidak takut untuk dipenjara akan tetapi yang kita takutkan ibu Pertiwi menangis melihat tukang ojek, petani, mahasiswa, buruhnya justru dipenjara oleh negerinya sendiri,” ucapnya.
Cokro juga meminta kadernya untuk mendata aktivis yang masih ditahan.
“Kepada kader-kader kita, sahabat, kawan-kawan yang masih menjalani proses itu silakan mendata di-report ke organisasi masing-masing untuk segera kita follow up kan,” tambahnya.
Dukungan terhadap penegakan supremasi sipil juga datang dari Ketua PB HMI MPO, Handy Muharram, yang mendesak adanya reformasi Polri.
“Pemerintah harus berkomitmen menegakkan supremasi sipil,” jelasnya.
Lebih dari 30 organisasi mahasiswa hadir dalam dialog ini, di antaranya Himapolindo, BEM SI Kerakyatan, Fornasossmass, PB HMI, GMNI, GMKI, PMII, SEMMI, KAMMI, hingga Generasi Muda FKPPI.
Mewakili pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
“Saya dan kami terus mempelajari apa yang menjadi aspirasi dari semua pihak, apalagi dari adik-adik mahasiswa. Jangan terjebak istilah atau diksi, sampaikan saja secara terbuka,” kata Prasetyo.
Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto serta Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro ini berlangsung selama lebih dari dua jam dengan suasana dialogis.
