Usai Viral Main Domino bersama Tersangka Pembalakan Liar, Sekjen PSI Klarifikasi

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akhirnya angkat bicara terkait foto dirinya yang viral saat bermain domino bersama sosok yang pernah disebut terlibat kasus pembalakan liar. Klarifikasi itu ia sampaikan melalui unggahan di media sosial pada Minggu (7/9/2025).

Raja Juli menjelaskan bahwa awalnya ia hanya memenuhi janji bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding di Posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).

“Saya janjian bertemu Mas Menteri Karding. Mas Menteri Karding meminta saya ‘nyamperin’ beliau di posko Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) di mana beliau pada saat ini menjadi sekjennya,” kata Raja Juli.

Ia menyebut, pertemuan dengan Abdul Kadir Karding berlangsung selama dua jam dan sama sekali tidak membahas soal kasus pembalakan liar.

Menjelang tengah malam, keduanya diajak oleh beberapa orang di lokasi untuk bermain domino. Raja Juli menegaskan permainan tersebut hanya berlangsung sebentar tanpa pembicaraan sensitif.

Bacaan Lainnya

“Di ruang tamu ramai sekali orang. Beberapa orang lainnya sedang bermain domino. Mas Menteri Karding dan saya diajak ikut main. Setelah 2 kali ‘putaran’, saya pamit pulang kepada Mas Menteri Karding dan banyak orang yang ada di ruang tamu tersebut,” jelasnya.

Raja Juli mengaku baru mengetahui belakangan bahwa salah seorang yang ikut dalam permainan tersebut adalah Aziz Wellang, yang pernah diberitakan terkait kasus pembalakan liar.

“Setelah berita ini beredar, saya baru tahu bahwa salah seorang yang ikut main tersebut adalah Azis Wellang yang diberitakan sebagai pembalak liar. Bagi saya tidak ada sedikit pun ruang bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran hukum di kawasan hutan,” tegasnya.

Ia menutup klarifikasinya dengan komitmen menegakkan hukum secara konsisten.

“Saya akan tegakkan hukum setegas-tegasnya kepada pembalak liar tanpa pandang bulu,” imbuhnya.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meluruskan persepsi publik bahwa pertemuan informal tersebut tidak berkaitan dengan pembahasan kasus pembalakan liar maupun upaya kompromi dengan pihak yang melanggar hukum.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *