Gus Hilmy menilai pembentukan Ditjen Pesantren bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan Islam yang telah berabad-abad berakar di Nusantara. Selama ini, kebijakan pemerintah tentang pesantren masih tersebar di berbagai direktorat tanpa satu lembaga yang benar-benar fokus menangani.
“Dengan adanya Ditjen Pesantren, pengelolaan akan menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Pesantren akan memiliki mitra strategis di pemerintah yang memahami kultur dan tradisi mereka,” ujarnya.
Lebih jauh, Gus Hilmy menilai bahwa keberadaan Ditjen Pesantren juga akan memberikan efek berantai yang positif bagi daerah.
“Pembentukan Ditjen Pesantren dapat menginspirasi daerah membuat kebijakan yang akomodatif terhadap pesantren. Pemda-pemda bisa mengambil inisiatif kebijakan berbasis kearifan lokal yang memperkuat peran pesantren di wilayahnya, bukan hanya menunggu instruksi dari Kanwil Kementerian Agama. Pesantren harus menjadi bagian dari pembangunan daerah, bukan sekadar urusan pusat. Ini bisa diwujudkan melalui Perda tentang pesantren di seluruh daerah di Indonesia,” papar Gus Hilmy.
Meski demikian, Gus Hilmy mengingatkan agar Ditjen Pesantren tidak terjebak dalam logika administratif semata. Pendekatan kepada pesantren, menurutnya, juga harus dilakukan secara kultural.
“Negara perlu hadir dengan pendekatan kultural, bukan hanya struktural. Pendekatan yang menghargai nilai-nilai khas pesantren seperti keikhlasan, kebersamaan, dan kemandirian,” tambahnya.
Sebagai senator asal D.I. Yogyakarta, Gus Hilmy menegaskan komitmennya untuk mengawal proses pembentukan Ditjen Pesantren agar benar-benar berpihak pada kepentingan umat.
“Pesantren telah menjadi benteng moral bangsa. Jika negara memberikan pelembagaan yang kuat dan kebijakan yang berpihak, maka pesantren akan semakin kokoh menjadi pusat peradaban Islam di Nusantara,” tutupnya.
