Capaian realisasi pajak daerah Kabupaten Malang yang berhasil melampaui target 100 persen patut dicatat sebagai indikator kinerja fiskal yang positif. Di tengah dinamika perekonomian yang belum sepenuhnya stabil serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas pelayanan publik, keberhasilan ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan. Secara administratif, capaian tersebut menandakan efektivitas pengelolaan pajak daerah sekaligus memperlihatkan potensi ekonomi lokal yang masih bergerak dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.
Namun demikian, dalam perspektif kepentingan publik, keberhasilan fiskal semacam ini tidak semestinya berhenti pada perayaan angka semata. Realisasi pajak yang melampaui target justru harus menjadi pintu masuk bagi evaluasi yang lebih mendalam dan substantif. Pertanyaan kuncinya adalah apakah peningkatan penerimaan daerah tersebut telah berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik, percepatan pembangunan, serta pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat? Tanpa evaluasi semacam ini, capaian fiskal berisiko terjebak dalam logika administratif yang jauh dari realitas kebutuhan warga.
Pajak daerah pada hakikatnya bersumber dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, keberhasilannya seharusnya diukur dari sejauh mana penerimaan tersebut kembali dirasakan manfaatnya oleh publik. Di berbagai wilayah Kabupaten Malang, masih dijumpai persoalan klasik yang belum sepenuhnya teratasi, seperti keterbatasan infrastruktur dasar, ketimpangan kualitas layanan antarwilayah, serta minimnya ruang partisipasi masyarakat—terutama generasi muda—dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Kondisi ini menegaskan bahwa tingginya penerimaan daerah belum tentu secara otomatis menjamin keadilan pembangunan.
Selain itu, capaian yang melampaui target juga perlu dibaca secara proporsional dan kritis. Perlu ditinjau kembali apakah target pajak yang ditetapkan sejak awal benar-benar mencerminkan potensi riil daerah, atau justru masih menyisakan ruang perbaikan dalam perencanaan fiskal. Evaluasi atas penetapan target ini penting agar keberhasilan tidak bersifat semu, melainkan menjadi dasar perumusan kebijakan fiskal yang lebih realistis, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.
Dalam konteks tersebut, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik. Informasi mengenai alokasi dan realisasi belanja daerah perlu disajikan secara terbuka, rinci, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan keterbukaan ini, publik dapat menilai secara objektif sejauh mana capaian pendapatan daerah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Transparansi bukan sekadar kewajiban normatif pemerintah daerah, melainkan prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sehat dan partisipatif.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, pemuda memiliki peran strategis dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Inisiatif Pemuda Malang, misalnya, mendorong agar capaian pajak daerah yang membanggakan ini diiringi dengan penguatan dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta pelibatan publik yang lebih luas dalam proses evaluasi dan pengawasan pembangunan. Keterlibatan pemuda bukan hanya memperkuat kontrol sosial, tetapi juga membuka ruang inovasi dan perspektif baru dalam pengelolaan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan fiskal sejati tidak hanya diukur dari tercapainya target pendapatan, melainkan dari kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan pendapatan tersebut menjadi pelayanan publik yang adil, merata, dan berkelanjutan. Di titik inilah capaian pajak daerah menemukan makna sesungguhnya: bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang.
*Muhammad Nur Rofiq, penulis adalah Biro Hubungan Sosial dan Masyarakat INTIP Malang
