YOGYAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyampaikan duka mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon dalam naungan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Tiga prajurit yang gugur tersebut di antaranya berasal dari Kulon Progo, Yogyakarta.
Pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut menegaskan bahwa peristiwa ini tidak boleh dipandang sebagai risiko biasa dari sebuah misi internasional. Negara harus hadir dengan sikap tegas, terukur, dan bermartabat.
“Ini bukan sekadar kabar duka. Ini tamparan keras bagi kita semua. Prajurit kita berangkat membawa mandat perdamaian dunia, bukan untuk menjadi korban dari situasi yang tidak terkendali. Negara tidak boleh diam. Tidak cukup dengan belasungkawa. Harus ada jaminan hidup yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Harus ada sikap tegas dan langkah konkret untuk memastikan keselamatan setiap prajurit yang kita kirim. Jangan sampai pengabdian prajurit kita dibayar dengan kelalaian sistem. Evaluasi total harus dilakukan,” tegas anggota Komite II DPD RI tersebut melalui keterangan tertulis pada Kamis (2/4/26).
Menurut Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut, Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keterlibatan pasukan dalam misi perdamaian, khususnya di wilayah yang eskalasi konfliknya terus meningkat. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap prajurit harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar komitmen diplomatik.
“Solidaritas itu penting. Tapi keselamatan prajurit adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar. Jangan sampai keputusan strategis diambil lebih karena tekanan moral dan politik, sementara kesiapan operasional belum benar-benar matang,” katanya.
Gus Hilmy juga menyampaikan kritik keras kepada United Nations (PBB) terkait lemahnya perlindungan terhadap pasukan perdamaian, sekaligus mendesak tindakan tegas terhadap Israel sebagai pihak yang terus memperkeruh konflik.
“PBB tidak boleh lepas tangan. Setiap negara mengirim pasukan dengan kepercayaan penuh pada mandat internasional. Maka PBB wajib memastikan perlindungan maksimal di lapangan. Jangan sampai pasukan perdamaian justru menjadi korban dari kelemahan sistem yang seharusnya melindungi mereka. Pada saat yang sama, PBB harus berani bertindak tegas terhadap Israel sebagai negara agresor. Sanksi nyata harus dijatuhkan, kalau perlu embargo, agar ada efek jera dan perlindungan terhadap warga sipil serta pasukan internasional benar-benar terjamin,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) D.I. Yogyakarta tersebut mengingatkan pemerintah Indonesia untuk tidak gegabah dalam merespons situasi global, terutama terkait wacana pengiriman pasukan dalam skema Board of Peace (BoP), termasuk ke Gaza Strip.
