“Masyarakat Kangean bisa tetap hidup tanpa adanya perusahaan migas yang tidak pernah memberikan dampak nyata dan hanya merusak,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Sumenep, Dadang Dedy Iskandar menyebut bahwa kegiatan sesimik itu sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat. Pihaknya menangkis adanya kepentingan Pemkab dalam proyek eksplorasi itu.
“Ini untuk menjaga ketersediaan energy nasional, bukan kepentingan Pemkab Sumenep,” ujar Dadang saat menemui massa aksi.
Menanggapi pernyataan itu, massa aksi semakin kecewa lantaran Pemkab Sumenep dinilai lalai melindungi masyarakat kepulauan yang terancam akibat eksploitasi itu. Massa aksi, Abdurahman Saleh menegaskan bahwa seharunya Pemkab mementingkan keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakatnya daripada menjadi fasilitator dari pengrusak alam Kangean.
“Kami kecewa dengan pernyataan pihak Pemkab itu, bagi kami tak ada yang lebih penting dari keberlangsungan hidup masyarakat Kangean. Harusnya Pemkab mampu menjadi pelindung bagi masyarakat bukan justru sebaliknya,” tegas mahasiswa Wiraraja Sumenep itu.
Untuk diketahui, aksi demonstrasi ini merupakan gerakan susulan yang diinisiasi oleh mahasiswa Kangean setelah sebelumnya Forum Kepulauan Kangean Bersatu (FKKB) melakukan aksi demonstrasi di kantor Kecamatan Arjasa. Dalam aksi Gerakan Mahasiswa Kangean (GMK) itu membawa tiga tuntutan berikut:
- Batalkan Kegiatan survei seismik Migas Oleh PT GSI dan PT KEI di Pulau Kangean
- Usir Penjajah (PT KEI) yang merampas ruang hidup rakyat kangean dan tidak berkontribusi dalam pembangunan di kepulauan kangean
- Meminta Pemerintah kabupaten Sumenep untuk Membatalkan persetujuan kegiatan eksplorasi migas di pulau kangean.
