Desakan yang sama juga disampaikan ketua FORMAKA, Rifqy Qolib Mustafa. Ia mengungkapkan bahwa demo ini merupakan bentuk pengabaian untuk menghukum pelanggaran prinsip keadilan pembangunan yang selama ini berlangsung di Sumenep.
“Fakta di lapangan sudah menunjukkan ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan, khususnya di Pulau Kangean. Foto-foto yang kami bawa ini potret jalan di Pulau Kangean. Ini jalan, bukan sawah, tapi lebih menyerupai sawah daripada disebut jalan,” ungkap Arif saat berorasi di depan perwakilan DPRD Sumenep, M. Muhri.
Aksi kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan poin tuntutan yaitu:
- Menuntut Pemkab Sumenep untuk segera merealisasikan Pembangunan infrastruktur jalan di kangean yang sudah di anggarkan dari APBD 2025
- Komisi III DPRD Sumenep segera mendesak Dinas PUTR untuk memprioritaskan Pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Kangean sesuai SK Bupati Nomor 188/2013/KEP 435.103/2024.
- Mendesak DPRD dan Bupati Sumenep untuk memprioritaskan Pulau Kangean dari segi anggaran, serta dianggarkan pada APBD Tahun 2026 untuk pembangunan jalan di sejumlah poros di bawah tanggung jawabnya.
Sementara itu saat menemui massa aksi, M. Muhri mengapresiasi Mahasiswa Kepulauan yang menyampaikan aspirasinya untuk merepresentasikan Masyarakat Kepulauan secara umum. Menurutnya, aspirasi itu memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memenuhi kebutuhan masyarakat demi mencapai kesejahteraan bersama.
“Ini menurut saya salah satu langkah yang tepat, saya apresiasi. Soal Infrastruktur di Kepulauan itu sudah kami upayakan sejak lama, salah satunya kita sudah mendatangi DPR RI untuk mengambil kembali DAK, itu salah satu langkah untuk menghilangkan disparitas,” ungkapnya.
Muhri juga menjelaskan bahwa selama ini Komisi III bersama Pemerintah Daerah telah menganggarkan melalui APBD 2025 meskipun tidak mampu mengembalikan Dana Alokasi Khusus dari pusat.
“Tahun ini ada tiga titik di Kepulauan yang sudah dianggarkan, Insyaallah semangat kami tidak akan ada lagi disparitas, tidak ada pulau tidak ada darat, kita satu,” jelasnya.
Disinggung soal salah satu poros yang belum tersentuh pembangunan, seperti poros tiga desa yaitu Desa Batuputih, Tembayangan hingga Cangkramaan, Muhri menyampaikan bahwa tahun anggaran 2026 pasti akan dibahas, mengingat itu juga kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat.
“2026 ini kita kan sudah akan pembahasan KUA-PPAS, itu juga akan saya sampaikan di rapat nanti ke dinas agar segera dimasukkan dan dibangun,” pungkasnya.
