Pendidikan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan arah masa depan suatu bangsa. Melalui pendidikan yang bermutu, sebuah negara dapat berkembang, menjadi beradab, dan mampu bersaing di tengah dinamika global. Cita-cita itu secara tegas tertuang dalam Pembukaan UUD 1945: mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tujuan besar tersebut tidak mungkin terwujud tanpa hadirnya sosok yang menjadi penggerak utamanya yaitu guru.
Guru bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi juga pembimbing moral, pembentuk karakter, sekaligus teladan bagi peserta didik. Melalui tangan seorang guru, masa depan anak-anak bangsa dibentuk dan arah peradaban ditentukan. Ironisnya, peran besar ini tidak selalu berbanding lurus dengan penghargaan yang diterima. Banyak guru di Indonesia masih hidup dalam keterbatasan, padahal kualitas pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana negara menghargai dan memfasilitasi mereka.
Realitas lapangan menunjukkan ketimpangan yang serius. Guru honorer, yang telah mengabdikan diri bertahun-tahun, masih menerima penghasilan jauh di bawah standar kelayakan hidup. Tidak sedikit di antara mereka yang harus bekerja sampingan—mengojek, berdagang, atau menjadi tenaga lepas demi mencukupi kebutuhan keluarga. Kondisi ini memperlihatkan jurang antara penghormatan moral terhadap profesi guru dengan penghargaan material yang semestinya guru terima. Hal ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tanah air, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara jelas mengamanatkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan dan perlindungan yang layak. Ketika amanat itu diabaikan, negara bukan hanya mengingkari hak guru, tetapi juga kualitas pendidikan nasional itu sendiri.
Masalah kesejahteraan bukan sekadar persoalan ekonomi. Guru yang hidup dalam tekanan finansial cenderung kehilangan fokus, rentan stres, dan sulit berinovasi dalam proses belajar mengajar. Mereka mungkin hadir di kelas, tetapi jiwa dan energinya terkuras untuk bertahan hidup. Atmosfer semacam ini tentu berdampak langsung pada siswa.
Sebaliknya, guru yang sejahtera akan lebih kreatif, lebih bahagia, dan lebih mampu menghadirkan pembelajaran yang humanis. Murid menyerap bukan hanya pengetahuan, tetapi juga keteladanan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan guru merupakan investasi moral dan intelektual bagi masa depan bangsa.
Kondisi lainnya juga menjadi semakin kompleks ketika kita mengamati ketimpangan antara guru perkotaan dan pedesaan. Guru di daerah terpencil sering menghadapi fasilitas terbatas, akses transportasi sulit, infrastruktur minim, hingga kurangnya dukungan kebijakan. Padahal peran mereka sama pentingnya dalam membangun sumber daya manusia di daerah yang kerap luput dari perhatian negara.
Jika kesejahteraan guru di wilayah tertinggal terus diabaikan, maka kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah akan semakin melebar. Ini bertentangan dengan cita-cita pemerataan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Mengembalikan Martabat Guru sebagai Pilar Peradaban
Upaya mewujudkan kesejahteraan guru bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga berperan penting dalam menempatkan guru sebagai figur yang layak dihormati. Penghargaan terhadap guru tidak hanya diwujudkan dalam seremoni Hari Guru atau ucapan terima kasih, tetapi juga dalam kesadaran kolektif bahwa guru adalah pilar peradaban bangsa.
Ketika masyarakat menghargai guru, martabat profesi pendidik akan meningkat. Ketika negara menyejahterakan guru, kualitas pendidikan akan melonjak. Dan ketika guru diberi ruang untuk mengembangkan diri, generasi unggul akan lahir.
