BATAM – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan sistem boarding school di Sekolah Rakyat, khususnya bagi siswa Sekolah Dasar kelas 1 hingga 3. Penilaian ini didasarkan pada temuan di lapangan yang menunjukkan rendahnya kesiapan usia anak untuk tinggal di asrama.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Siadari, menyampaikan bahwa anak-anak di rentang usia tersebut cenderung mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan berasrama. Kondisi ini membuat sebagian siswa memilih kembali ke rumah dan dijemput orang tuanya.
“Ke depan perlu ditinjau ulang, terutama untuk anak kelas 1 sampai 3 SD yang mengikuti sistem boarding school. Dari temuan kami, usia tersebut relatif sulit beradaptasi dan tak betah,” ujar Lagat Siadari saat dikonfirmasi di Batam, Rabu (17/12/2025).
Ia menjelaskan, fenomena tersebut ditemukan di sejumlah wilayah tempat Sekolah Rakyat telah beroperasi, seperti Tanjungpinang dan Natuna. Di daerah tersebut, anak-anak usia dini kerap tidak bertahan lama tinggal di asrama.
“Anak umur 6-7 tahun itu rata-rata belum siap boarding. Ada yang baru beberapa waktu sudah minta pulang,” katanya.
Saat ini, Sekolah Rakyat belum tersedia di Kota Batam dan juga tidak direncanakan untuk dibangun di wilayah tersebut. Program ini baru berjalan di tiga daerah, yakni Tanjungpinang, Natuna, dan Anambas.
Di Tanjungpinang, dari total kuota 100 siswa, tercatat sekitar 25 anak mengundurkan diri dan memilih pulang. Pihak sekolah hingga kini masih berupaya mencari pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Sementara itu, kondisi serupa juga sempat terjadi di Natuna, meski jumlah siswa kembali hampir penuh, yakni sekitar 95 anak, setelah dilakukan proses penggantian.
Berdasarkan kondisi tersebut, Ombudsman Kepri mendorong agar sistem sekolah berasrama ke depan difokuskan untuk siswa kelas 4 hingga 6 SD. Adapun bagi siswa kelas 1–3 SD, pola pendidikan non-boarding dinilai lebih sesuai dengan tahap perkembangan anak.
“Sarana dan prasarana relatif baik, anak-anak mendapat fasilitas lengkap seperti laptop dan seragam. Namun persoalan utama tetap pada kesiapan usia anak untuk sistem boarding,” ujar Lagat.
