JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengumumkan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat resmi dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang berisi permohonan konsultasi terkait perubahan rencana induk pembangunan IKN. Surat tersebut diterima pada Senin, 21 Juli 2025, dan diumumkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Kamis (24/7/2025).
“Tanggal 21 Juli 2025. Hal, permohonan konsultasi perubahan rencana induk Ibu Kota Nusantara,” ujar Adies saat membacakan pengumuman surat masuk dalam forum paripurna penutupan masa sidang.
Dokumen permohonan dari Kepala OIKN itu tercatat dengan nomor B152/Kepala/Otorita IKN/VII/2025 dan ditujukan langsung kepada pimpinan DPR. Meski demikian, Adies belum memberikan penjelasan lebih lanjut terkait detail substansi perubahan yang diajukan dalam rencana pembangunan IKN tersebut.
Selain surat dari OIKN, pimpinan DPR juga menerima dokumen lain dari Komisi III DPR RI, yaitu surat Nomor B/799/Pw.01.02/7/2025 tertanggal 23 Juli 2025 yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Namun isi surat tersebut juga belum dibuka ke publik.
Lebih lanjut, politisi partai Golkar itu memastikan semua surat yang masuk akan diproses sesuai prosedur lembaga legislatif.
“Surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI dan mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Dalam Rapat Paripurna Ke-25 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024–2025 itu, DPR RI juga membahas enam agenda utama lainnya, termasuk laporan RAPBN, pengambilan keputusan RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR.
