JAKARTA – Menyikapi desakan publik untuk menerapkan pembatasan masa jabatan anggota DPR RI menjadi hanya 2 periode, aktivis sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Studi Kebangkitan Bangsa (LSKB), Fahmi Budiawan tidak sepakat. Menurutnya, yang lebih penting bukan soal pembatasan masa jabatan namun perkara pertanggungjawaban kinerja selama menjabat.
“Saya tidak sepakat masa jabatan dibatasi. Karena bisa jadi anggota dewan yang baik, bekerja keras, dan memang kontribusinya riil ke masyarakat, masa tidak boleh dipilih kembali?” ujar Fahmi kepada harianindo.id pada Senin (1/9/2025).
Alih-alih sepakat, aktivis muda asal Jawa Tengah ini menegaskan bahwa yang harus ditekankan justru soal pertanggungjawaban selama menjabat sebagai prasyarat untuk bisa mencalonkan kembali.
“Mengapa tidak menjadikan pertanggungjawaban selama menjabat sebagai prasyarat nyaleg lagi. Kita dorong anggota legislatif membuat laporan pertanggungjawaban yang diverifikasi secara independen. Kalau kerjanya dinilai baik dan berguna buat publik boleh lah maju lagi. Kalu tidak, tolak,” tegasnya.
