JAKARTA – Tuntutan agar negara mengambil alih pengelolaan air secara menyeluruh kembali menguat. Hal ini merujuk pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat 2 dan 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebagai negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjamin ketersediaan air minum yang aman dan berkelanjutan. Ironisnya, di tengah kelimpahan air laut, banyak wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua justru mengalami defisit air bersih, terutama saat musim kemarau melanda.
Penggiat dari Lingkar Survey Indonesia, Fahmi Budiawan, menyoroti urgensi penggunaan teknologi desalinasi dan filterisasi sebagai solusi strategis ketahanan air nasional. Menurutnya, potensi air laut bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kesejahteraan rakyat dan mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 6, yaitu akses air bersih dan sanitasi.
“Semoga Kepemimpinan Presiden Prabowo yang fokus terhadap Pangan Nasional tidak melupakan Air Bersih dan Layak Minum Murah untuk Kesejahteraan Rakyat,” ujar Fahmi Budiawan.
Ia juga mengkritik kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat. Banyak PDAM masih mengandalkan eksploitasi air tanah, yang dalam jangka panjang mempercepat penurunan muka tanah. Di sisi lain, sumber-sumber mata air terbaik justru dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar yang minim penyerapan tenaga kerja.
Tiga perusahaan air minum dalam kemasan ternama, meski mempekerjakan kurang dari 20.000 pekerja, diperkirakan meraup pendapatan hingga Rp60 triliun per tahun. Angka fantastis ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keadilan dalam pengelolaan sumber daya air nasional.
Momentum ini dinilai menjadi waktu yang tepat bagi pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, untuk tidak hanya memprioritaskan kedaulatan pangan, tetapi juga kedaulatan air sebagai kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia.
