JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak seluruh ekosistem pendidikan untuk mendorong transformasi budaya kerja sekaligus gerakan hemat energi sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional.
Isu utama yang mengemuka dalam kebijakan ini adalah integrasi antara efisiensi birokrasi dan gaya hidup berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas layanan pendidikan kepada masyarakat.
Menurut Mu’ti, transformasi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi dan adaptivitas, tetapi juga memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal dan merata.
“Kami percaya, dengan semangat gotong royong, ASN, satuan pendidikan, dan masyarakat bisa bergerak bersama. Inilah transformasi menuju masa depan, di mana kita tetap produktif, layanan tetap hadir, dan pendidikan bermutu dapat dirasakan oleh semua,” kata Mendikdasmen Mu’ti di Jakarta Pusat pada Sabtu.
Ia menegaskan bahwa perubahan pola kerja tidak berarti mengurangi pelayanan publik, melainkan justru memastikan akses layanan tetap tersedia bagi seluruh masyarakat.
Dalam implementasinya, kebijakan ini mencakup penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, efisiensi penggunaan kendaraan dinas, serta pengurangan perjalanan dinas. Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi transportasi publik dan perluasan program Car Free Day (CFD).
“Work From Home bukan berarti libur, ASN tetap bekerja penuh tanggung jawab, hanya saja dari lokasi yang berbeda, sementara layanan kepada masyarakat tetap berjalan dan mudah diakses,” ujar Mu’ti.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran semua pihak dalam mendukung gerakan ini. ASN diharapkan menjadi teladan dalam budaya kerja baru, satuan pendidikan didorong mengembangkan kebiasaan hemat energi, dan masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif.
Mu’ti juga mengimbau masyarakat untuk mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, termasuk dalam aktivitas antar-jemput anak sekolah, serta beralih ke transportasi umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Pemerintah daerah pun didorong menyediakan fasilitas pendukung seperti jalur sepeda.
Langkah ini dinilai sebagai upaya kolektif untuk membangun sistem pendidikan yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan, tanpa mengurangi mutu layanan publik.
