JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama UNICEF Indonesia menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Desa Peduli Iklim dan Desa Tanggap Bencana yang Ramah Anak di tiga kabupaten di Jawa Timur, yaitu Karanganyar (18–19 Juni), Malang (2–3 Juli), dan Madiun (4–5 Juli 2025).
Kegiatan yang diikuti oleh unsur pemerintah desa, karang taruna, satgas bencana, serta pegiat lingkungan ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana, terutama bagi kelompok rentan dan anak-anak.
Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP), Drs. Andrey Ikhsan Lubis, M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan persoalan global yang perlu ditangani secara kolaboratif hingga ke tingkat tapak.
“Dampak perubahan iklim sudah nyata dirasakan hingga mempengaruhi kegiatan keseharian masyarakat sampai dengan tingkat desa,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ratnawati Muyanto, Social Protection Specialist UNICEF Indonesia, menyampaikan bahwa dukungan UNICEF dalam kegiatan ini merupakan bagian dari perlindungan sosial adaptif untuk anak dan kelompok rentan lainnya. Ia menekankan pentingnya perlindungan bagi kepala keluarga perempuan dan anak-anak dari risiko bencana dan perubahan iklim.
“Kegiatan ini sejalan dengan misi kami di UNICEF bahwa perlindungan sosial dalam menghadapi perubahan iklim menjadi sangat penting diperhatikan,” ungkap Ratnawati Muyanto.
Sementara itu, Ketua panitia kegiatan, Dr. Dra. Anastutik Wiryaningsih, M.Si., menambahkan bahwa sebanyak 35,02% bencana di Indonesia terjadi di wilayah desa, mengacu pada data PODES 2024. Oleh karena itu, penguatan kapasitas desa menjadi kunci utama dalam membangun sistem ketahanan lokal yang responsif dan inklusif.
“Desa menjadi garda terdepan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta tanggap bencana yang ramah anak,” tegasnya.
Melalui pemanfaatan Dana Desa dalam mekanisme seperti BLT-DD dan PKTD, Bimtek ini diharapkan mampu mendorong perencanaan pembangunan desa yang mengintegrasikan isu iklim dan bencana ke dalam dokumen strategis seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes secara responsif gender.
