SUMENEP – Polemik terkait operasional KMP Dharma Bahari Sumekar (DBS) III kembali menjadi sorotan. Forum Pemuda Kangean (FPK) menilai kapal milik Pemerintah Kabupaten Sumenep tersebut sudah tidak pantas dijadikan armada utama pada rute Pelabuhan Kalianget menuju Pulau Kangean dan Sapeken.
Koordinator Presidium FPK, Abdul Latif Santoso, menyatakan bahwa persoalan kapal bukan sekadar isu keterlambatan, melainkan menyangkut keselamatan masyarakat kepulauan. Ia menyoroti gangguan teknis yang kerap terjadi serta keterbatasan daya angkut yang dinilai membahayakan penumpang.
“Bukan hanya soal keterlambatan, tapi ini menyangkut keselamatan warga. KMP DBS III sudah tidak layak melayani kebutuhan masyarakat Kangean dan Sapeken. Kapal ini sering mengalami kendala, baik dari sisi teknis maupun kapasitas,” ujar Abdul Latif, Senin (17/2/2026).
Menurutnya, transportasi laut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat di wilayah kepulauan. Hampir seluruh aktivitas penting seperti distribusi logistik, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga roda perekonomian sangat bergantung pada kelancaran penyeberangan.
“Ketika armada yang dioperasikan tidak prima, maka dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ini bukan sekadar soal pelayanan, tapi soal hak warga kepulauan atas transportasi yang aman dan layak,” tegasnya.
Terlebih menjelang arus mudik Idul Fitri, FPK mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk segera mengambil langkah nyata. FPK meminta adanya tambahan armada melalui kerjasama dengan PT ASDP Indonesia Ferry guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang.
