Menurut FPK kehadiran kapal milik ASDP dinilai lebih representatif dan memenuhi standar nasional serta solusi mendesak untuk menjamin keselamatan pelayaran sekaligus mencegah penumpukan penumpang di Pelabuhan Kalianget.
“Jelang arus mudik Lebaran, penambahan kapal dari ASDP adalah kebutuhan mendesak, bukan lagi opsi. Pemerintah daerah harus segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar masyarakat kepulauan tidak terus menjadi korban keterbatasan armada,” kata Abdul Latif.
Selain mendesak penambahan armada, FPK juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kondisi teknis dan manajemen operasional KMP Dharma Bahari Sumekar III. Desakan itu dinilai semakin relevan setelah kapal tersebut kembali berlayar pada Minggu (15/2/2026) dengan rute Pelabuhan Kalianget menuju Kangean dan Sapeken, namun dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas penumpang serta kendala teknis di lapangan.
Pantauan harianindo.id mencatat kapal berangkat dalam kondisi overload. Keluhan serupa juga ramai disuarakan melalui media sosial. Unggahan akun Instagram masyarakat kepulauan Kangean @kangeanesia memperlihatkan situasi di dalam kapal yang dipadati penumpang, disertai persoalan fasilitas dan keterlambatan keberangkatan.
“Ac nyalain, kalau belum mampu berangkat ontime, jangan ngumumin waktu berangkat. Anda lihat penumpang sudah masuk, numpuk di dek bawah, kursi dll. Tapi yang hanya hanya AC kamar ABK yang disewakan 500 ribu. AC ruang penumpang yang diisi ratusan orang, mati. Orang-orang dibawah penasan, bayi nangis, lansia sesak napas, orang-orang duduk di tangga, di lorong koridor, mereka manusia bukan binatang!!!,” tulis akun instragram @kangeanesia.
Kondisi tersebut semakin menguatkan tuntutan FPK agar pemerintah daerah tidak menunda evaluasi dan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta PT ASDP Indonesia Ferry guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan Kabupaten Sumenep.
