JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah resmi mengambil langkah taktis untuk menjaga stabilitas industri pangan dan kemasan di tengah ketidakpastian global. Salah satu kebijakan krusial yang diputuskan adalah penghapusan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% bagi sektor industri guna menyiasati kelangkaan nafta sebagai bahan baku plastik.
Langkah ini diputuskan dalam rapat perdana Satgas yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 4 Tahun 2026. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan rantai pasok dalam negeri, khususnya sektor pangan yang bergantung pada kemasan plastik, tidak terganggu oleh dinamika pasar internasional yang tidak menentu. Pemerintah bergerak cepat melakukan substitusi bahan baku agar biaya produksi di tingkat industri tetap kompetitif dan tidak memicu kenaikan harga di level konsumen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah melihat kondisi kilang refinery domestik yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nafta untuk industri kemasan.
“Terkait dengan pangan, dimana turunannya adalah plastik dan packaging, nah hari ini diputuskan bahwa pabrik refinery kita, tidak bisa men-supply kebutuhan packaging dalam negeri karena kesulitan mendapatkan nafta. Namun untuk jangka pendek, nafta tersebut dapat disubstitusi oleh LPG. Oleh karena itu tadi diputuskan bahwa bea masuk LPG yang biasanya 5% khusus untuk industri kita 0% kan, sehingga diharapkan kekurangan nafta bisa diganjel oleh LPG,” jelas Menko Airlangga dalam acara Investor Daily Roundtable di Jakarta, Jumat (1/05/2026).
Selain insentif pajak, pemerintah juga memperkuat ketahanan energi dengan mendiversifikasi sumber pasokan BBM dari Afrika hingga Amerika, sehingga ketergantungan pada kawasan berisiko seperti Selat Hormuz dapat diminimalisir. Dari sisi birokrasi, pemerintah menjanjikan percepatan izin usaha melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dan penyederhanaan sertifikasi SNI melalui sistem track and trace yang transparan.
Langkah-langkah terintegrasi ini merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh. Pemerintah juga membidik pasar global yang lebih luas melalui percepatan ratifikasi EU-CEPA yang ditargetkan efektif pada 2027, serta menjajaki peluang besar di blok ekonomi BRICS.
Menutup keterangannya, Menko Airlangga mengajak seluruh pihak untuk tetap percaya diri terhadap fundamental ekonomi Indonesia. “Sebagai Pemerintah dan dengan arahan Presiden, kita harus terus optimis menghadapi berbagai ketidakpastian. Karena dengan optimisme itu kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan, dan ini adalah negara kita yang kita cintai, sehingga yang harus optimis adalah masyarakat Indonesia sendiri,” pungkasnya.
