JAKARTA – Di balik riuh demonstrasi mahasiswa di depan Kompleks Parlemen, sebuah fakta mengejutkan mengenai tata kelola keuangan negara terkuak. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara tidak langsung mengakui adanya pemborosan masif dalam proyek strategis nasional. Komitmen penyelesaian atas sengkarut tata kelola ini menjadi poin krusial saat pimpinan legislatif berupaya meredam amuk massa di jalanan.
Langkah darurat diambil oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, yang memilih turun langsung menemui ratusan massa aksi “Tritura” di depan Gerbang Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026) malam.
Setelah sempat tertahan, kedua pimpinan parlemen tersebut akhirnya keluar dari Gedung Kura-Kura sekitar pukul 19.21 WIB. Mereka langsung naik ke atas mobil komando demonstran demi menyampaikan hasil audiensi satu jam yang sebelumnya digelar bersama perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Isu paling krusial yang mengemuka dari atas mobil komando adalah komitmen DPR untuk mengawasi ketat serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di hadapan lautan mahasiswa yang menyuarakan kritik tajam terhadap efektivitas program tersebut, parlemen membeberkan adanya potensi inefisiensi luar biasa yang mencapai puluhan triliun rupiah akibat sistem tata kelola yang buruk.
Terkait desakan mahasiswa, pihak legislatif mengaku telah melakukan langkah respons cepat dengan menghubungi otoritas terkait demi memastikan anggaran negara tidak terbuang sia-sia.
“Tadi juga sudah disambungkan ketika dialog dengan rekan-rekan yang menjadi perwakilan. Dialog langsung dengan Kepala BGN, dan sudah disampaikan dari hasil evaluasi dan penyisiran ke depan, ada penghematan sekitar Rp70 triliun dari proses yang tidak efektif. Nah ini sudah disampaikan,” kata Saan Mustopa di atas mimbar orasi, yang langsung disambut sorak-sorai bermakna ganda dari para mahasiswa.
Pernyataan ini mengonfirmasi komunikasi langsung yang dilakukan DPR dengan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang. Angka fantastis Rp70 triliun dari “proses yang tidak efektif” tersebut menjadi sorotan tajam, mengingat dana tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan publik lainnya yang sedang mencekik rakyat kecil.
Selain persoalan makro anggaran MBG, pimpinan DPR juga terpaksa mengumbar sejumlah janji instan lainnya demi menenangkan situasi makro di lapangan. Saan Mustopa berjanji dalam satu pekan ke depan akan mengupayakan pencabutan status tersangka bagi 16 mahasiswa Trisakti imbas bentrokan aksi Reformasi pada Mei 2025 lalu.
Parlemen mengklaim Ketua Komisi III telah bergerak melobi aparat penegak hukum. DPR juga menjanjikan kebebasan seketika bagi dua mahasiswa Mercu Buana yang sempat diamankan aparat saat hendak menuju lokasi demonstrasi.
Sektor energi pun tidak luput dari tuntutan massa terkait kelangkaan BBM bersubsidi di wilayah urban seperti Daan Mogot, Jakarta Barat. Menanggapi hal itu, Saan mengklaim pihaknya telah menghubungi Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
“[Terkait] kelangkaan BBM bersubsidi misalnya seperti di daerah Daan Mogot, Jakarta Barat, dan sebagainya, tadi sudah langsung dengan Menteri ESDM Pak Bahlil berkomunikasi langsung, berdialog, dia akan secepatnya selesaikan,” tutup Saan.
Hal ini menggarisbawahi fungsi pengawasan DPR yang kerap baru berjalan responsif dan defensif setelah mendapat tekanan massa di jalanan. Angka Rp70 triliun yang “diselamatkan” dari ketidakefektifan program MBG justru menjadi bukti otentik bagi publik bahwa perencanaan program strategis pemerintah saat ini masih menyisakan celah kebocoran yang sangat besar.
