JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dituding menerapkan pola pragmatisme hukum dan birokrasi instan demi meredam gejolak massa di jalanan. Pola ini terlihat jelas saat pimpinan parlemen menggelar audiensi kilat berdurasi satu setengah jam dengan perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di tengah kepungan unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jumat malam.
Sorotan kritis tertuju pada gaya komunikasi politik pimpinan DPR yang secara instan menyodorkan kompromi atas persoalan struktural negara hanya melalui sambungan telepon seluler di ruang rapat. Isu penegakan hukum dan stabilitas ekonomi nasional mendadak dinegosiasikan secara cepat bersama jajaran menteri dan kepala badan pemerintah sekadar untuk memastikan massa membubarkan diri.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa seluruh aspirasi yang dibawa mahasiswa telah ditampung. Politikus Partai Gerindra tersebut langsung menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadlia, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, menggunakan telepon di tengah jalannya audiensi demi merespons tuntutan mahasiswa secara langsung.
“Inshaallah kita akan lanjutkan dan kita akan tindaklanjuti,” ujar Dasco, Jumat (19/6).
Di atas mobil komando, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi NasDem, Saan Mustopa, yang didampingi oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, mengumumkan kesepakatan politik yang dinilai banyak pihak melampaui wewenang yudisial parlemen.
Pihak DPR menjanjikan pencabutan status tersangka bagi 16 mahasiswa Universitas Trisakti dalam kasus ricuh unjuk rasa 27 tahun Tragedi Trisakti di Balai Kota Jakarta tahun lalu, yang sebelumnya dijerat pasal berlapis mulai dari penghasutan (Pasal 160 KUHP) hingga perlawanan terhadap petugas dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara.
“Terkait dengan mahasiswa Trisakti yang 16 orang, yang posisinya masih tersangka tapi belum diproses, tadi Ketua Komisi III sudah berkomunikasi. Dalam satu minggu ke depan, inshaallah, mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut,” kata Saan di hadapan massa aksi.
Langkah kompromistis serupa juga diterapkan untuk membebaskan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang ditangkap aparat sebelum demonstrasi dimulai akibat kedapatan membawa bensin.
“Karena kenapa ditahan? Karena dia membawa bensin, ditahan. Tapi malam ini, begitu bubar demo ini, dia langsung bebas!” tegas Saan.
Selain barter penegakan hukum, DPR menyodorkan klaim sepihak terkait efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp70 triliun hasil penyisiran dari pos anggaran tidak efektif, setelah menghubungkan perwakilan mahasiswa dengan Kepala BGN Nanik S. Deyang.
“Nanti kalau teman-teman masih belum (puas) menanyakan lagi, nanti DPR akan memfasilitasi untuk berdialog secara langsung,” tambah Saan.
Terkait krisis energi berupa kelangkaan dan lonjakan harga BBM, pimpinan parlemen mengeklaim Menteri ESDM Bahlil Lahadlia telah berkomitmen meluncurkan skema perbaikan kilat.
“Kita minta terutama yang naik tiba-tiba itu, karena juga sudah ada secara global juga ada perbaikan, itu skema terkait dengan penurunan juga nanti akan diselesaikan dalam waktu yang cepat,” lanjut Saan, seraya berjanji meneruskan isu lain seperti stabilitas ekonomi, nasib guru honorer, hingga penegakan supremasi sipil kepada pihak eksekutif.
Penyelesaian masalah kenegaraan berskala makro lewat “jalur pintas” telepon seluler di tengah tekanan massa ini mengindikasikan rapuhnya sistem formal legislasi dan pengawasan, serta memicu kekhawatiran hukum dapat dengan mudah dinegosiasikan demi kompromi politik sesaat.
