SURABAYA – Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang Jawa Timur. Ratusan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) bersama BEM Universitas Airlangga (Unair) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, pada Rabu (17/6/2026).
Aksi ini merupakan cerminan dari kegelisahan mendalam terhadap situasi ekonomi dan arah kebijakan nasional saat ini.
Massa aksi memulai pergerakan sejak pukul 10.00 WIB dengan melakukan konvoi kendaraan roda dua dari dua titik kumpul utama, yakni Kampus Unair dan Kebun Binatang Surabaya. Di saat yang sama, sentimen perlawanan serupa juga membara di Kota Malang. Aliansi Malang BerGerak (MBG) yang mengenakan pakaian hitam mengurung Gedung DPRD Kota Malang sejak pukul 13.15 WIB.
Mereka membawa spanduk kecaman yang menargetkan kebijakan pusat, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan gelombang massa dari berbagai kampus yang diprediksi terus mengalir.
Aksi yang mengusung tema besar “Cegah Indonesia Semakin Suram” ini membawa lima tuntutan krusial. Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Unair yang menjadi bagian dari aksi tersebut menegaskan bahwa gerakan ini dipicu oleh kemunduran kondisi ekonomi yang kian menjepit rakyat.
“Yang pasti kami akan memasukkan Hentikan Program MBG (Makan Bergizi Gratis), hentikan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), cabut UU Polri dan UU TNI,” jelas perwakilan mahasiswa FH Unair tersebut saat menyuarakan daftar tuntutan utama kelompoknya.
Secara rinci, lima tuntutan utama yang ditegaskan mahasiswa meliputi penghentian segera program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pencabutan UU Polri serta UU TNI, pembebasan rekan mahasiswa yang ditahan, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, hingga penguatan nilai tukar rupiah demi kedaulatan ekonomi rakyat.
Tak hanya itu, para demonstran juga melempar kritik tajam lewat 17 tuntutan turunan yang menyoroti komitmen reformasi dan demokrasi. Mahasiswa mendesak penguatan independensi KPK, pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta penghapusan militerisme demi supremasi sipil.
Isu integritas juga mencuat lewat tuntutan pengusutan tuntas dugaan korupsi proyek MBG yang melibatkan pejabat publik, serta skandal Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu di Kementerian ESDM.
Secara politis, aksi ini menuntut permohonan maaf terbuka kepada rakyat sekaligus evaluasi total atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Tuntutan lain yang disuarakan mencakup pembebasan tahanan politik, independensi Bank Indonesia, penghentian represivitas aparat dan pembungkaman pers, pemulihan ekosistem dari proyek ekstraktif, hingga jaminan kesejahteraan serta pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah 3T.
Aksi massa di Surabaya ini dijadwalkan bertahan hingga pukul 17.00 WIB. Akibat potensi kepadatan lalu lintas dan kemacetan parah di sekitar Jalan Gubernur Suryo, warga pengguna jalan diimbau untuk mencari rute alternatif selama demonstrasi berlangsung.
