JAKARTA — Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang ibu kota. Ribuan massa yang memadati depan gerbang utama kompleks DPR/MPR RI pada Jumat (19/6/2026) mendesak pimpinan parlemen untuk segera keluar dari gedung dan menemui mereka guna mempertanyakan arah kebijakan nasional yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat kecil.
Aksi unjuk rasa yang mengusung misi besar supremasi sipil ini diinisiasi oleh aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Trisakti, serta kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Seiring berjalannya waktu, eskalasi massa yang terus meluas memaksa jalur transportasi di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi lumpuh total akibat tertutup lautan demonstran.
Dari atas dua mobil komando yang membelah massa di depan gerbang parlemen, para orator secara bergantian melontarkan kritik tajam. Mereka menyoroti kesenjangan antara narasi sukses pemerintah dan realitas pahit yang dihadapi masyarakat di lapangan. Berbagai program yang selama ini diklaim demi kemaslahatan publik dinilai hanya menjadi jargon politik tanpa dampak nyata.
“Mana kemaslahatan itu? Tunjukkan kepada kita, tunjukkan kepada rakyat luas!” teriak orator dari Universitas Trisakti di hadapan massa yang riuh.
Kritik bergerak lebih jauh menyasar tata kelola ekonomi nasional. Mahasiswa menilai kebijakan finansial saat ini terlalu kaku dan teknokratis, sehingga gagal menyentuh persoalan mendasar di level akar rumput. Pemerintah dituding memperlakukan kesejahteraan rakyat sekadar sebagai deretan angka di atas kertas tanpa empati sosial.
“Mana yang katanya berpihak kepada rakyat kecil? Mana yang katanya mendorong ekonomi? Ekonomi bukan masalah matematika! Ekonomi adalah masalah kemaslahatan bersama!” tegas orator Trisakti tersebut menyambung orasinya.
Hingga sore hari, pimpinan parlemen belum juga menunjukkan tanda-tanda akan menemui massa. Sikap bungkam kekuasaan ini memicu ketegangan dan desakan yang kian agresif dari para demonstran yang menuntut transparansi serta tanggung jawab langsung dari wakil rakyat.
Perwakilan dari HMI menegaskan bahwa aksi ini tidak akan bubar sebelum ada respons konkret dari otoritas legislatif. Mereka menuntut dialog terbuka demi memastikan suara publik tidak lagi diabaikan dalam perumusan kebijakan strategis ke depan.
“Kami minta perwakilan DPR menemui kami. Kami minta, kami bisa diterima pimpinan DPR,” ujar salah satu orator dari HMI. Dengan nada tinggi, ia kemudian membakar semangat massa, “Mana pimpinan DPR itu kawan-kawan?”
Aksi mengepung gedung parlemen ini menjadi sinyal peringatan keras bagi para pengambil kebijakan. Mahasiswa menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya roda pemerintahan agar tetap berada pada koridor keberpihakan terhadap rakyat kecil dan menjaga muruah supremasi sipil di Indonesia.
