JAKARTA – Kebijakan penyesuaian harga komoditas bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi resmi diberlakukan mulai hari ini, Rabu (10/6/2026). Langkah strategis yang diambil PT Pertamina Patra Niaga ini memicu sorotan tajam dari lembaga kajian ekonomi, Center of Economic and Law Studies (Celios). Kenaikan drastis harga Pertamax dari level Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, serta Pertamax Green dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter, dinilai membawa konsekuensi berantai yang serius bagi stabilitas finansial domestik dan alokasi anggaran belanja negara.
Ancaman utama yang kini membayangi keuangan negara adalah potensi migrasi massal konsumen. Akibat disparitas harga yang kian melebar dengan Pertalite yang bertahan di posisi Rp 10.000 per liter, masyarakat diproyeksikan bakal berbondong-bondong beralih ke BBM bersubsidi. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyu Askar, mengungkapkan bahwa lonjakan harga nonsubsidi yang terlampau tinggi ini menghadapkan konsumen pada dilema berat antara bertahan dengan beban biaya tinggi atau berpindah ke lini penugasan pemerintah.
“Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga,” katanya dalam keterangan tertulis pada Rabu, 10 Juni 2026,, dilansir dari Tempo.
Celios juga menilai sistem proteksi kuota yang diterapkan pemerintah saat ini belum sepenuhnya andal untuk menahan rembesan konsumsi. Upaya pengendalian distribusi lewat QR Code MyPertamina dipandang hanya mempan jika pengawasan fisik di lapangan berjalan tanpa celah. Fakta empiris memperlihatkan kebocoran distribusi masih marak, di mana Pertalite bebas diperdagangkan secara informal di luar ekosistem resmi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Lebih lanjut, dampak ekonomi makro dari inflasi biaya energi ini diprediksi menyasar kelompok masyarakat rentan, utamanya jutaan pekerja sektor informal dan profesional tingkat pemula. Anggapan konvensional bahwa BBM nonsubsidi murni dikonsumsi oleh kelompok kaya disanggah keras oleh Celios. Komunitas pengemudi ojek online, guru, serta segmen kelas menengah bawah tercatat bermigrasi ke Pertamax demi menjaga performa kendaraan mereka, sehingga lonjakan harga sebesar 32 persen ini otomatis menekan daya beli dan berisiko memperluas angka kemiskinan baru serta mengerek harga bahan pangan.
Secara makroekonomi, guncangan ini diyakini akan mempercepat transmisi penyesuaian suku bunga kredit perbankan, memicu tren pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada triwulan ketiga, hingga potensi naiknya eskalasi konflik sosial. Sebagai langkah preventif, Celios menawarkan opsi restrukturisasi fiskal yang radikal, termasuk evaluasi komprehensif terhadap proyek strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) agar anggarannya dialihkan guna memperkuat bantalan sosial.
“Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan, biayanya hanya Rp 117 triliun,” ucap Media.
Dari sisi moneter dan fiskal, gejolak ini mencerminkan keterbatasan ruang gerak APBN 2026. Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira Adhinegara, menegaskan bahwa tekanan penyesuaian harga ini diperparah oleh utang jatuh tempo beserta beban bunga yang menembus angka fantastis Rp 1.434 triliun tahun ini. Di saat yang sama, kinerja penerimaan negara melemah seiring proyeksi shortfall pajak senilai Rp 300 triliun hingga Rp 340 triliun, di tengah melorotnya nilai tukar rupiah hingga 8 persen ke level Rp 18.000 per dolar AS.
“Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar,” ujarnya.
Depresiasi mata uang Garuda mempermahal biaya impor minyak mentah dan secara otomatis menaikkan kompensasi energi ke pihak operator. Berdasarkan kalkulasi simulasi sensitivitas makro Celios, kegagalan stabilisasi kurs berimplikasi langsung pada pembengkakan belanja negara senilai Rp 91,5 triliun. Bhima menekankan, situasi ini mengencangkan tekanan operasional pada BUMN energi.
“Salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina,” tuturnya.
Di sisi lain, perwakilan Pertamina Patra Niaga, Roberth M. V. Dumatubun, mengklarifikasi bahwa kebijakan penyesuaian komersial ini telah mematuhi regulasi tata kelola energi nasional. Evaluasi berkala dilakukan guna menjamin keberlangsungan pasokan, kualitas layanan, dan kesehatan bisnis korporasi di tengah volatilitas pasar global.
“Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah,” katanya.
