JAKARTA – Pemerintah melalui Istana Kepresidenan secara resmi menanggapi tuntutan tegas dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang memberikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memulihkan stabilitas perekonomian domestik. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Istana menyambut baik seluruh aspirasi yang disampaikan oleh gerakan mahasiswa tersebut sebagai bahan evaluasi yang konstruktif bagi jajaran kabinet.
Respons tersebut muncul pasca-gelombang aksi massa mahasiswa yang menggelar demonstrasi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Jumat (5/6/2026). Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyoroti depresiasi nilai tukar rupiah yang kian tertekan. Sebagai simbol atas pelemahan mata uang yang menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS, mahasiswa menetapkan batasan waktu 18 hari bagi pemerintah untuk menghadirkan langkah konkret dalam menyelamatkan ekonomi nasional.
Menyikapi desakan tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah memandang tuntutan tersebut sebagai refleksi kepedulian dari generasi muda bangsa. Kendati demikian, ia menggarisbawahi bahwa pemulihan makroekonomi merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika global dan domestik, sehingga hasilnya tidak dapat diwujudkan secara instan dalam sebuah tenggat waktu yang kaku.
“Ya tentunya kami menerima aspirasi tersebut ya, sebagai sebuah masukan tentunya kepada pemerintah,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media.
Lebih lanjut, Prasetyo memaparkan bahwa sinergi lintas sektoral di internal pemerintahan saat ini berjalan dengan sangat intensif guna menstabilkan kondisi pasar. Kebijakan moneter dan fiskal terus diintegrasikan secara ketat agar memberikan jaminan dan kepastian bagi para pelaku industri serta pelaku investasi di tanah air. Upaya keras ini diklaim terus berjalan guna memitigasi dampak pelemahan mata uang global terhadap masyarakat.
“Tapi sekali lagi, kita yakin bahwa langkah-langkah yang kita ambil, dengan koordinasi yang erat, dengan koordinasi yang intens, dengan kebijakan yang saling memperkuat satu sama lain, juga yang hari ini memberi kepastian juga kepada para pelaku usaha, kami yakin kita akan dapat mengatasi permasalahan ini,” jelasnya secara optimistis.
Terkait ancaman mahasiswa yang dipimpin oleh Ketua BEM UNS, Kailani Rizqi Pratama, mengenai rencana penyegelan kantor Kementerian Keuangan jika target 18 hari tersebut diabaikan, Istana mengimbau agar semua pihak melihat esensi dari gerakan ini secara bijak. Pemerintah menilai tuntutan waktu tersebut adalah representasi dari desakan moral agar kabinet bekerja lebih cepat, fokus, dan tanggap di sektor keuangan domestik.
“Ya, kan mohon maaf ya, tidak semua atau tidak segala sesuatu itu bisa dicapai dengan sebuah tenggat waktu yang sudah ditetapkan. Kan begitu. Tidak, tidak semuanya bisa seperti itu,” tegas Prasetyo. “Tapi yakinlah bahwa yang dimaksud juga oleh adik-adik ini kan adalah semangatnya itu. Semangatnya untuk kita semua bagaimana untuk memang bekerja keras terutama di sektor ekonomi,” imbuhnya menutup penjelasan.
Di sisi lain, pihak aliansi mahasiswa tetap teguh pada pendiriannya. Ketua BEM UNS, Kailani Rizqi Pratama, menyatakan bahwa angka 18 hari sengaja dipilih sebagai bentuk representasi simbolis dari tekanan nilai tukar rupiah saat ini.
“Kalau kita melihat hari ini, untuk rupiah yang melemah sebanyak Rp18.000, kami hari ini berikan tenggat waktu selama 18 hari untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia,” kata Kailani dalam aksi yang digelar mahasiswa.
Mahasiswa menuntut terobosan nyata dari kementerian terkait sebelum mereka mengambil tindakan eskalasi gerakan yang lebih masif di sektor keuangan pusat jika waktu yang diberikan habis tanpa adanya perubahan arah ekonomi.
“Oleh karena itu, jika dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, maka jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk nanti melakukan penyegelan-penyegelan yang akan kami lakukan dalam tenggat waktu 18 hari di Kementerian Keuangan,” ujarnya.
