JAKARTA – Polemik hangat yang melibatkan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan diplomat senior Dino Patti Djalal mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam di ruang publik baru-baru ini.
Perdebatan yang awalnya berakar dari kritik konstruktif Dino mengenai efektivitas diplomasi tersebut bergeser menjadi diskursus personal setelah Teddy menyinggung masa jabatan singkat mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu, sebuah respons yang kemudian memicu pembelaan terbuka dari berbagai tokoh nasional termasuk Anies Baswedan.
Menanggapi fenomena komunikasi di lingkaran pemerintahan ini, akademisi sekaligus Dosen Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB), Verdy Firmantoro, memberikan analisis kritis. Verdy menilai bahwa respons reaktif dari pihak Istana memiliki dampak ganda.
Penjelasan mengenai perampingan jumlah rombongan delegasi serta komitmen Presiden Prabowo yang menanggung sendiri kelebihan biaya perjalanan luar negeri menggunakan dana pribadi sebenarnya merupakan langkah klarifikasi data yang sangat baik demi menjaga legitimasi pemerintah di mata publik.
Namun, sangat disayangkan argumen berbasis data tersebut menjadi kabur akibat adanya sisipan serangan balik yang menyasar individu pengkritik. Menurut Verdy, ketika pejabat publik menggeser fokus debat dari persoalan kebijakan esensial ke arah adu rekam jejak pribadi, kualitas komunikasi politik digital secara otomatis akan menurun dan berisiko memperlebar polarisasi.
“Responsnya bersifat gabungan dua sisi. Ada klarifikasi berbasis data yang positif, tetapi juga mengandung counter-attack personal. Ini membuat pesan tidak sepenuhnya fokus pada substansi kebijakan,” kata Verdy, Kamis (4/6/2026) dikutip dari Jatimnews.com.
Lebih lanjut, Verdy menggarisbawahi pentingnya aparatur negara untuk dapat membedakan secara tegas antara esensi menjawab kritik dengan membalas kritik. Menjawab kritik idealnya bertumpu pada argumentasi rasional isu kebijakan yang diperdebatkan, sedangkan membalas kritik justru terjebak dalam upaya delegitimasi personal lawan bicara yang tidak berkontribusi pada substansi masalah.
“Menjawab kritik fokus pada isu dan kebijakan, sedangkan membalas kritik cenderung menyerang personal dan berisiko menggeser substansi pembahasan,” ujarnya.
Publik saat ini jauh lebih membutuhkan bukti nyata atau evidence-based response terkait sejauh mana kunjungan kenegaraan tersebut mampu memperkuat posisi geopolitik global Indonesia, menjaring investasi strategis, serta memberikan manfaat konkret di tengah dinamika global. Upaya membawa narasi ke ranah masa lalu jabatan tokoh dirasa kurang relevan dalam mengukur keberhasilan diplomasi nasional yang berjalan.
“Menyinggung masa jabatan Dino lebih mengarah ke ranah personal karena tidak secara langsung menjawab isu utama tentang efektivitas kunjungan kerja,” kata Verdy.
Dampak terbesar dari pola komunikasi yang defensif dan sarat personalisasi di era digital adalah munculnya skeptisisme masyarakat. Alih-alih mendapatkan edukasi politik atau pemahaman komprehensif mengenai kebijakan luar negeri, publik justru disajikan tontonan konflik antarelite. Hal ini dipicu oleh kecenderungan ruang digital yang lebih mudah mengamplifikasi narasi kontroversial ketimbang data valid.
“Publik cenderung mengingat kalimat kontroversial dan konflik personal dibanding klarifikasi berbasis data,” tutur Verdy.
Tantangan utama bagi pengelolaan komunikasi kepresidenan ke depan bukan sekadar kecepatan dalam memberikan sanggahan. Dengan banyaknya saluran informasi yang mengatasnamakan pemerintah, koordinasi narasi yang utuh menjadi sangat krusial agar pesan tidak terfragmentasi dan bias di ruang digital.
“Dengan banyaknya saluran komunikasi yang mengatasnamakan presiden atau pemerintah, risiko utamanya bukan kurangnya respons, tetapi fragmentasi narasi. Tanpa koordinasi pesan yang utuh, respons terhadap isu publik berpotensi bersifat reaktif, tersebar, dan membuka ruang pergeseran framing dari substansi ke personalisasi,” jelas Verdy secara gamblang.
Sebagai kesimpulan, Verdy mengingatkan bahwa meskipun strategi respons cepat dari Sekretaris Kabinet berhasil mengamankan ruang klarifikasi, terjebak pada personalisasi tidak akan menghasilkan keuntungan reputasi jangka panjang bagi ekosistem demokrasi kita.
“Pemerintah memperoleh ruang klarifikasi dan kesempatan memperkuat narasi data, sementara pengkritik mendapatkan amplifikasi isu. Namun publik justru lebih banyak mengonsumsi dinamika konflik ketimbang melakukan evaluasi kebijakan secara rasional,” pungkasnya.
Oleh karena itu, ia menyarankan pendekatan masa depan kabinet harus berubah ke arah yang lebih sehat. “Utamakan evidence-based response, hindari menyerang personal, dan hormati kredibilitas pengkritik sebagai bagian dari ekosistem demokrasi,” tutup Verdy.
