JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) secara resmi merekomendasikan langkah efisiensi anggaran kepada Pemerintah, termasuk opsi memangkas alokasi dana program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini diajukan guna meredam dampak guncangan makroekonomi akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus level psikologis baru sebesar Rp18.201 per dolarnya pada Senin, 8 Juni 2026.
Usulan krusial tersebut disampaikan langsung oleh jajaran kepengurusan DEN saat memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Pertemuan tingkat tinggi ini dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama para anggotanya, antara lain Muhammad Chatib Basri, Septian Hario Seto, dan Mochammad Firman Hidayat. Dalam kesempatan tersebut, DEN menyerahkan laporan khusus komprehensif mengenai stabilitas ekonomi nasional terkini.
Anggota DEN, Muhammad Chatib Basri, mengungkapkan bahwa depresiasi mata uang rupiah yang signifikan ini menjadi perhatian serius karena berisiko memicu efek domino berupa lonjakan harga barang di pasar domestik. Tekanan inflasi tersebut diprediksi akan langsung menggerus daya beli dan membebani masyarakat pada lapisan kelas menengah ke bawah.
“Kami menyampaikan, bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah,” ujar Chatib usai menghadap Presiden Prabowo di Istana, dikutip dari Tempo.
Mantan Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menambahkan, penyesuaian anggaran pada proyek-proyek berskala masif, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Penghematan ini dinilai mampu mengembalikan sentimen positif pasar serta membangun stabilitas psikologis (confidence) di tengah ketidakpastian global.
“Apa yang harus dilakukan, termasuk untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam efisiensi anggaran, salah satu di antaranya di dalam kaitan dengan MBG,” tutur Chatib menekankan pentingnya kepercayaan publik.
Di samping aspek fiskal, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya juga berfokus pada evaluasi tata kelola rantai pasok program MBG serta transformasi digital pelayanan publik berbasis kecerdasan buatan melalui Government Technology (Govtech). Per 1 Juni, interkoneksi data Govtech berbasis AI telah mencapai 80 persen di delapan kementerian dan lembaga utama.
“Di pemerintahan Presiden Prabowo nanti govtech akan menjadi satu bagian penting karena semua data akan terkumpul dengan baik,” kata Luhut, mantan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Terkait operasional program MBG, Anggota DEN Septian Hario Seto memaparkan hasil survei independen acak (random sampling) yang memotret kondisi riil di lapangan. Riset internal tersebut memperlihatkan ketergantungan yang tinggi pada ekosistem lokal, di mana mayoritas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih bergantung pada satu mitra pasokan utama saja.
“Kalau dihitung secara rata-rata, ada 3 UMKM yang digandeng oleh SPPG,” kata Septian, merujuk pada fakta bahwa 86,9 persen SPPG aktif baru memiliki satu pemasok kecil.
Pertemuan intensif di Istana ini sempat memicu spekulasi politik mengenai perombakan kabinet (reshuffle), terutama seiring beredarnya rumor yang menyebutkan Chatib Basri berpotensi mengisi posisi Bendahara Negara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Kendati demikian, isu politis tersebut langsung dibantah tegas oleh pihak internal Istana maupun legislatif. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa fokus utama pemanggilan murni untuk merumuskan formula penguatan ekonomi nasional.
“(Ada pembahasan reshuffle?) Konfirmasi yang saya dapat mengatakan tak ada pembahasan ke arah sana,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen. Penegasan senada juga disampaikan oleh Chatib Basri yang menutup spekulasi dengan menyatakan, “Kami bahas soal ekonomi kok.“
