Tekanan ini tidak hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos subsidi, tetapi juga memperbesar peluang terjadinya penyesuaian harga BBM nonsubsidi dan tarif listrik. Jika rantai distribusi logistik ikut naik akibat biaya energi yang mahal, maka efek domino kenaikan harga barang pokok di daerah-daerah akan menjadi tidak terbendung.
Pentingnya Respons Kebijakan yang Membumi
Kondisi ini memerlukan respons yang tidak biasa dari pemangku kebijakan. Bank Indonesia (BI) memang telah melakukan berbagai intervensi pasar, baik melalui pasar spot maupun domestik Non-Deliverable Forward (DNDF), serta penyesuaian insentif moneter.
Adapun terkait intervensi moneter yang dilakukan tersebut pada akhirnya hanyalah penahan rasa sakit jangka pendek (painkiller) yang menguras cadangan devisa. Akar masalahnya membutuhkan intervensi riil di sektor riil.
Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan kelancaran jalur pasokan pangan domestik dan memperketat pengawasan distribusi untuk mencegah spekulasi harga. Insentif atau subsidi biaya logistik bahan pangan pokok mendesak untuk digulirkan guna meredam laju inflasi volatile food (harga pangan bergejolak).
Di sisi lain, diversifikasi pangan lokal harus digenjot bukan lagi sebatas jargon, melainkan strategi bertahan hidup agar ketergantungan pada gandum dan kedelai impor bisa dikurangi secara bertahap.
Pada akhirnya, angka Rp18.000 per dolar AS adalah sebuah pengingat keras. Di atas kertas, pertumbuhan ekonomi kita mungkin masih tercatat positif di kisaran lima persen, namun ketahanan ekonomi sesungguhnya diuji di atas kompor dapur masyarakat.
Mengelola stabilitas nilai tukar bukan lagi sekadar menjaga reputasi ekonomi di mata investor asing, melainkan tentang melindungi hak paling mendasar warga negara: hak untuk dapat makan dengan tenang tanpa dihantui kecemasan kurs esok hari.
*Tio Cahyo Setyaki, penulis adalah Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang.
