Film “Children of Heaven”, Perlawanan, dan Politik Kemanusiaan Iran

Astiwi Inayah

Sementara dari perspektif postkolonial, respons Iran terhadap tekanan AS dan sanksi Barat sering dibingkai sebagai perlawanan terhadap dominasi dan pemaksaan standar ganda kekuatan hegemonik. Kajian tentang sanksi terhadap Iran menunjukkan bahwa alih‑alih melunakkan sikap, adanya tekanan ekonomi dan isolasi justru menguatkan narasi internal bahwa Iran harus menolak tunduk pada pemaksaan Barat, dan program nuklir menjadi salah satu simbol utama perlawanan itu.

Dalam narasi resmi Iran, hak atas teknologi nuklir damai diposisikan sebagai hak negara berkembang yang sah, yang selama ini dihambat oleh struktur internasional yang bias terhadap kepentingan Barat. Banyak analis menyoroti standar ganda dalam rezim non-proliferasi nuklir di mana beberapa negara memegang senjata nuklir di luar rezim tersebut atau dengan toleransi politik, sementara Iran diawasi secara ketat meskipun ia menyatakan programnya bersifat damai.

Situasi ini menguatkan persepsi di Iran bahwa isu nuklir bukan hanya soal teknis pengayaan uranium, melainkan juga soal ketidakadilan struktural dan keengganan kekuatan besar menerima Iran sebagai aktor yang setara. Dari sudut pandang ini, melihat Iran semata sebagai ancaman artinya mengabaikan dimensi relasi kuasa global di mana teknologi tinggi (termasuk nuklir) menjadi medan pertarungan antara negara hegemon dan negara yang berupaya mempertahankan otonomi politiknya.

Konteks konflik Iran–AS–Israel hari ini

Hubungan Iran dan AS telah lama ditandai oleh sanksi ekonomi, perselisihan nuklir, dan konfrontasi militer, yang belakangan mengalami eskalasi tajam. Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa upaya maximum pressure yang dilakukan oleh AS mulai dari sanksi hingga pembunuhan tokoh kunci tidak berhasil melumpuhkan Iran, hal ini justru mendorong adanya diversifikasi ekonomi, inovasi teknologi, dan penguatan dukungan domestik terhadap rezim.

Bacaan Lainnya

Sementara di saat yang sama, program nuklir Iran terus dipandang sebagai ancaman oleh AS, Israel, dan sekutunya, sehingga memicu siklus serangan dan serangan balasan di kawasan. Dalam beberapa tahun terakhir, laporan think-tank dan analis keamanan menunjukkan bahwa eskalasi terbaru konflik ini memunculkan konsekuensi yaitu serangan siber, sabotase, hingga operasi hibrida yang kini juga menyasar wilayah kehidupan masyarakat sipil. Ketegangan ini juga berdampak ke ekonomi global karena Iran memanfaatkan posisi strategisnya di Selat Hormuz untuk menekan lawan-lawannya.

Dalam pendekatan hubungan internasional, pergeseran dari “state-centric security” menuju “human security” mengingatkan kita bahwa yang perlu dijaga bukan hanya kedaulatan negara, tetapi juga keselamatan, martabat, dan kesejahteraan individu. Konflik Iran vs AS–Israel menegaskan paradoks ini di mana negara-negara berbicara tentang deterrence dan dominasi strategis, sementara rakyat sipil yang menanggung sanksi, inflasi, pengangguran, dan trauma perang.

Di titik inilah “Children of Heaven” menjadi relevan. “Children of Heaven” mengajak penonton untuk melihat dunia dari sudut pandang yang seringkali kurang mendapatkan perhatian serius di mana anak-anak miskin harus tetap bersekolah, ayah yang bekerja serabutan, serta ibu yang sakit dan kelelahan. Wajah-wajah ini sangat mirip dengan kondisi anak-anak di Gaza, Damaskus, Baghdad, atau kamp pengungsi di Lebanon, yang hidup di bawah bayang-bayang bombardir, blokade, dan sanksi.

Diskusi tentang perang, sanksi, dan blokade pun tidak lagi berhenti pada jargon diplomatik, tetapi menyentuh dimensi kemanusiaan yang lebih konkret. Narasi seperti ini berperan membongkar othering, yaitu proses ketika sebuah bangsa dilihat hanya sebagai ancaman, bukan sebagai komunitas manusia dengan cinta dan mimpi yang sama.

Film ini secara tidak langsung menolak narasi Barat bahwa “Iran adalah musuh atau ancaman” dengan menampilkan Iran sebagai rumah bagi keluarga biasa yang khawatir pada uang sewa, nilai rapor, dan rasa malu anaknya di sekolah. Inilah bentuk perlawanan naratif, yaitu melawan dehumanisasi dengan menegaskan kembali wajah manusia di balik label geopolitik.

Politik harapan di tengah keputusasaan

Di akhir film “Children of Heaven”, Ali diceritakan tidak meraih posisi juara tiga. Ali berlari sekuat tenaga dan justru tanpa sengaja finish sebagai juara pertama, sehingga ia tidak mendapatkan sepatu yang diincarnya dan pulang dalam keadaan lelah serta kecewa. Namun di balik itu, Majid Majidi menanamkan sejenis politics of hope yaitu harapan yang lahir bukan dari kemenangan militer, melainkan dari empati, solidaritas, dan keteguhan hati anak-anak yang menolak menyerah pada keadaan.

Sama halnya dengan bagaimana bangsa Iran tetap menunjukkan keteguhan dan semangat perlawanan di tengah tekanan dan kekerasan yang mereka dapatkan. Inilah perlawanan paling dasar, yaitu merebut kembali hak untuk dilihat sebagai manusia. Perlawanan masyarakat Iran menunjukkan keinginan suatu bangsa untuk menahan kekuatan besar dunia yang tengah berupaya menguasai sumber daya dan memperluas pengaruh politiknya. Keinginan bangsa Iran adalah kemerdekaan, membela martabat manusia, serta perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan.

Melihat program nuklir Iran sebagai perjuangan martabat dan kedaulatan tidak berarti menutup mata terhadap risiko penyebaran senjata nuklir, perlombaan senjata di Timur Tengah, atau kekhawatiran negara tetangga. Banyak analisis keamanan tetap menilai bahwa Iran dengan kemampuan nuklir militer akan mengubah secara drastis perhitungan strategis kawasan dan dapat memicu respons militer preventif.

Jika memakai sudut pandang hubungan internasional yang lebih luas, kita bisa memahami mengapa program nuklir Iran diposisikan bukan semata sebagai proyek agresi, namun sebagai alat untuk mempertahankan keamanan, identitas, dan martabat melawan dominasi dan tekanan AS dan sekutunya. Pendekatan ini membantu kita untuk melihat konflik tersebut bukan hanya sebagai persoalan Iran yang dicap sebagai negara berbahaya yang harus dikendalikan, tetapi sebagai benturan antara rezim keamanan global yang dipimpin Barat dan keinginan satu negara untuk diakui sebagai aktor yang otonom dan bermartabat.

*Astiwi Inayah, penulis adalah Dosen Hubungan Internasional Universitas Lampung

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *